Kategori: Opini

Desentralisasi yang Terluka: Ketika Koperasi Diatur dari Atas

(Tista Sari, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan semangat reformasi yang melahirkan otonomi daerah, memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bidang yang diserahkan ke daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan dan pengelolaan koperasi. Namun, akhir-akhir ini muncul kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kembali urusan […]

Baca Selengkapnya

Menelaah Bahaya Peningkatan Drastis Produksi Sampah Di Kota Bukittinggi di Saat Liburan

(Oleh: Mutasya Lifa Nabilla, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah destinasi wisata favorit saat musim libur panjang, baik itu lebaran, maupun libur sekolah. Beberapa daerah yang jadi tujuan diantaranya Kota Bukittinggi yang identik dengan ikon Jam Gadang-nya, menarik perhatian tidak hanya karena kekayaan budaya, Sejarah dan alamnya yang menakjubkan, tetapi […]

Baca Selengkapnya

Menuju Daerah yang Mandiri Secara Fiskal: Desentralisasi Tidak Boleh Sekadar Simbolis

(Oleh: Afifah, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Pernyataan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada 9 Juli 2025 patut menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Pesan yang disampaikan bukan sekadar kritik, tetapi sebuah dorongan transformasi mendasar dalam pola pengelolaan keuangan daerah di […]

Baca Selengkapnya

Pemda Ikut Tanggung Pensiunan PNS: Langkah Realistis, Tapi Perlu Strategi yang Adil dan Berkeadilan

(Oleh: Safi’i Maizen, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) patut menjadi perbincangan nasional. Selama ini, sistem pensiun PNS baik pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Namun, dalam kondisi fiskal yang semakin kompleks, terutama dengan beban kewajiban jangka […]

Baca Selengkapnya

Penutupan Stasiun Lambung Bukittinggi: Implikasi Hukum terhadap PAD Kota Bukittinggi

(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Stasiun Lambung di Bukittinggi adalah salah satu properti penting yang memiliki arti sejarah yang mendalam serta potensi besar untuk memperkuat sektor transportasi dan pariwisata. Namun, saat ini, stasiun tersebut tidak beroperasi dan dalam keadaan yang kurang terawat. Dari berbagai sumber yang didapat, penutupan stasiun ini menimbulkan berbagai masalah, […]

Baca Selengkapnya

Lulus Tak Diangkat: Tanggung Jawab Hukum Pemda atas Nasib 1.411 Guru P1 Swasta di Jawa Tengah

(Oleh: Thajri Nicopal, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, angkat suara terkait nasib 1.411 guru prioritas satu (P1) dari sekolah swasta atau R1D di Jawa Tengah yang belum mendapat penempatan, meski telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021 sampai dengan […]

Baca Selengkapnya