Andai saya menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945, di mana BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri
Syfa Hidayatul Ramadhani – Andai saya menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD...
Top News
📰 Postingan Terbaru
Andai saya menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945, di mana BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri
Syfa Hidayatul Ramadhani – Andai saya menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saya akan menjalankan...
Andai saya menjadi Ketua DPD, maka saya akan menjalankan tugas saya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 22D) yang mengatur secara umum kewenangan kelembagaan DPD
Fahlan Yaumul Adha – Program yang akan saya lakukan yaitu: 1. Memajukan daerah saya sendiri....
Andai saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, maka saya akan menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Saya akan menjalankan tugas dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak memihak kepada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu
Salwa – Program-program saya yaitu 1.Menegakkan keadilan,Memastikan setiap putusan berdasarkan hukum dan tidak dipengaruhi oleh...
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA MPR
M Kamil Nizam – Tanggung jawab jika melakukan kesalahan Jika saya lalai dan berbuat kesalahan...
Andai saya menjadi gubernur Sumatera Barat. Maka saya akan menjalankan tugas saya sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang mana sesuai dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokrasi. Ada juga dalam pasal 18 Ayat (2) UUD 1945, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan pembantuan. Jadi kesimpulannya saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan undangan-undang Dasar 1945(UUD1945)
Naila Rahima Hardi – Program-program saya yaitu: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan atau peradilan yang...
Paling Dibaca
Berita Lainnya
Andai saya menjadi presiden maka saya akan menjalankan tugas saya sesuai pasal 4,5,10,11,12,13,14,15,16,17 (UUD 1945)
Berlian Yusuf Fadillah – Program-program saya yaitu: 1. Beasiswa bagi masyarakat yang...
Andai saya menjadi Ketua DPRD Sumatra Barat. Maka saya akan menjalankan tugas saya sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Witri Mulia Putri – Program Saya yaitu : 1. “DPRD Jaga APBD” (Transparansi...
Andai saya menjadi Hakim Mahkamah Agung Maka saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 24 dan Pasal 24A, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Syahrul Ramadhan – Program-program saya yaitu 1.Mempercepat penyelesaian perkara (rechtsvinding yang cepat,...
Andai saya jadi Ketua DPR, maka saya akan menjalankan tugas saya sesuai UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3
Anggun Rahayu Yolinasari Program-program saya yaitu: 1. Undang Undang Perampasan Aset. Saya...
Pelanggan Lama Menunggu Berbulan-bulan: Pesanan Lima Pisau Custom Tak Kunjung Dikerjakan, Uang Muka Belum Dikembalikan
Bandung — Seorang pelanggan lama mengaku belum memperoleh penyelesaian atas pesanan lima...
Dualisme Tata Kelola Olahraga dan Kepastian bagi Atlet
Olahraga nasional melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, komite olahraga, federasi cabang...
Unsur Inti Tindak Pidana Korupsi dan Standar Pembuktian
Pemberantasan korupsi membutuhkan hukum pidana yang mampu menindak penyalahgunaan kekuasaan dan mengembalikan...
Wakaf Tanah Hak Guna Bangunan dan Peluang Filantropi Produktif
Wakaf telah lama digunakan masyarakat untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan...
Kekayaan Intelektual sebagai Modal Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Persaingan ekonomi modern semakin ditentukan oleh pengetahuan, teknologi, desain, merek, karya kreatif,...
Politik Berbiaya Tinggi dan Risiko Korupsi dalam Pemilu
Biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi proses pencalonan, kampanye, dan hubungan antara...
Kecurangan Pemilu Berbasis Algoritma dan Tantangan Hukum Pidana
Kampanye politik semakin bergantung pada media sosial, iklan digital, analisis data pemilih,...
Reformasi 1998 Sudah Lebih dari 25 Tahun, Mengapa Negara Hukum Masih Diuji?
Pada September 2024, forum Indonesia Update di Australian National University mengangkat penilaian...
