Kategori: Opini

Kepala Daerah Dipilih DPRD, Awal Kemunduran Bagi Demokrasi Indonesia?

(Oleh: Delfia Chynta, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat. Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru. Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah digulingkannya rezim […]

Baca Selengkapnya

Mempertanyakan Prosedur Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

(Oleh: Tista Sari, Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan & utama dari Presiden Prabowo Subianto. Analisa dari banyak pihak menilai ada banyak dampak positif dan negatif dari program MBG tersebut bagi masyarakat. Adanya program MBG ini maka makanan anak-anak di sekolah terjamin, sehingga dapat meningkatkan […]

Baca Selengkapnya

Presidential Threshold Dihapus, Ancaman Serius Untuk Parpol Besar?

(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UPN Bukittinggi) Presidential Threshold, diartikan sebagai pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam jumlah perolehan suara, atau jumlah kursi yang harus didapatkan oleh partai politik yang ingin mencalonkan peserta pemilu dalam pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik tersebut atau dengan gabungan dari partai politik. Presidential Threshold […]

Baca Selengkapnya

Menilik  Penegakan Hukum Di Penghujung Era Pemerintahan Jokowi

Menilik  Penegakan Hukum Di Penghujung Era Pemerintahan Jokowi Oleh: Viona Wahyu Rusnita,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reformasi hukum selalu menjadi tantangan di setiap era pemerintahan, salah satunya era pemerintahan Jokowi. Era Pemerintahan Joko Widodo dimulai sejak periode pertama yaitu dari tahun 2014-2019 kemudian dilanjutkan pada periode kedua sejak 2019-2024 yang akan datang. Setelah menjabat hampir […]

Baca Selengkapnya

Dinamika Politik Hukum Dibalik Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dinamika Politik Hukum Dibalik Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nadya Oktaria Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas)             Korupsi seakan sudah menjadi benalu tetap dalam tata pemerintahan yang penuh dengan kerahasiaannya.Pejabat publik dalam tata pemerintahan dan  kenegaraan tak luput dari tindakan yang menjijikan ini.Bahkan, Oknum […]

Baca Selengkapnya

Bahayanya Jika Wali Nagari Menjabat 27 Tahun

Bahayanya Jika Wali Nagari Menjabat 27 Tahun (Egip Satria Eka Putra, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unand) Ribuan kepala desa dari beberapa daerah di Indonesia memadati Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada 17 Januari 2023 yang lalu. Dilansir dari Antara.com (23/01/23), ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) ini melakukan unjuk rasa dengan […]

Baca Selengkapnya