ACEH SELATAN – Polemik rencana aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan PT MMS dan BSM di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali menjadi perhatian. Di tengah penolakan sebagian masyarakat yang mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan, muncul sorotan mengenai sikap sejumlah tokoh di wilayah Mukim Suak.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pemuda Samadua (IMPS), Zikra, mempertanyakan sikap sejumlah tokoh yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan secara terbuka terhadap keresahan masyarakat terkait persoalan pertambangan tersebut.
Menurut Zikra, kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Warga menginginkan tanah kelahiran, sumber air, dan lingkungan tempat mereka hidup tetap terjaga dari potensi kerusakan akibat aktivitas pertambangan.
Namun, ia menyayangkan adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat yang sedang menyuarakan penolakan terhadap rencana tambang tersebut.
“Ketika rakyat berjuang mempertahankan tanah kelahirannya, muncul pertanyaan mengapa ada sejumlah pihak yang justru terlihat lebih dekat dengan kepentingan tambang. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Zikra.
Ia menilai, tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mendengarkan aspirasi warga, terlebih ketika persoalan yang dihadapi menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Zikra juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan bagian penting dari legitimasi sosial seorang tokoh. Karena itu, menurutnya, kepercayaan tersebut tidak seharusnya diabaikan ketika masyarakat membutuhkan penjelasan dan sikap yang jelas.
“Tokoh itu besar karena kepercayaan rakyat. Jangan sampai kepercayaan tersebut ditukar dengan kepentingan sesaat. Ketika rakyat membutuhkan keberpihakan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum IMPS tersebut meminta agar persoalan pertambangan di Samadua tidak diselesaikan melalui komunikasi tertutup yang tidak diketahui masyarakat luas.
Ia menegaskan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai rencana pertambangan, termasuk potensi dampak lingkungan, proses perizinan, serta pihak-pihak yang terlibat.
Zikra juga mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya berperan di balik berbagai dinamika yang berkembang terkait persoalan tambang tersebut. Namun, ia berharap pertanyaan itu dapat dijawab melalui keterbukaan informasi dan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
“Jangan selesaikan persoalan tambang ini secara tertutup. Rakyat berhak tahu dan rakyat berhak bersuara. Jangan sampai muncul kecurigaan yang semakin memperlebar jarak antara masyarakat dan para tokohnya,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, baik tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, maupun pihak perusahaan, dapat membuka ruang dialog dengan masyarakat agar persoalan pertambangan di Samadua memperoleh kejelasan.
Menurut Zikra, perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan mengenai aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
“Samadua bukan untuk dijual. Samadua untuk dijaga,” tutupnya.
Belum ada diskusi. Jadilah yang pertama berkomentar!