Kategori: Hukum & Politik

Pemda Ikut Tanggung Pensiunan PNS: Langkah Realistis, Tapi Perlu Strategi yang Adil dan Berkeadilan

(Oleh: Safi’i Maizen, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) patut menjadi perbincangan nasional. Selama ini, sistem pensiun PNS baik pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Namun, dalam kondisi fiskal yang semakin kompleks, terutama dengan beban kewajiban jangka […]

Baca Selengkapnya

Penutupan Stasiun Lambung Bukittinggi: Implikasi Hukum terhadap PAD Kota Bukittinggi

(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Stasiun Lambung di Bukittinggi adalah salah satu properti penting yang memiliki arti sejarah yang mendalam serta potensi besar untuk memperkuat sektor transportasi dan pariwisata. Namun, saat ini, stasiun tersebut tidak beroperasi dan dalam keadaan yang kurang terawat. Dari berbagai sumber yang didapat, penutupan stasiun ini menimbulkan berbagai masalah, […]

Baca Selengkapnya

PENGARUH KONSTRUKSI REGULASI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT

Abstrak: Penelitian ini membahas pengaruh konstruksi regulasi desentralisasi asimetris terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi asimetris merupakan pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki, baik secara historis, sosial, maupun budaya. Provinsi Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang berbasis adat dan prinsip demokrasi lokal, menjadi salah satu […]

Baca Selengkapnya

Lulus Tak Diangkat: Tanggung Jawab Hukum Pemda atas Nasib 1.411 Guru P1 Swasta di Jawa Tengah

(Oleh: Thajri Nicopal, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, angkat suara terkait nasib 1.411 guru prioritas satu (P1) dari sekolah swasta atau R1D di Jawa Tengah yang belum mendapat penempatan, meski telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021 sampai dengan […]

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah: Pembelajaran Dari Kasus PDAM Makassar

(Oleh : M.Akbar Rilda, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merugikan negara dan menghambat pembangunan. Proses pengadaan barang dan jasa sering melibatkan anggaran publik yang besar sehingga menjadi peluang besar bagi oknum menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Kasus korupsi yang […]

Baca Selengkapnya

Tidak Sepaham, Praktik Adat Merariq Di Lombok Tidak Sejalan Dengan Undang – Undang Perkawinan

(Oleh : Nadya Oktaria Putri, S.H.)             Baru-baru ini telah viral pernikahan sepasang pengantin anak di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di media sosial. Ironisnya, Pernikahan anak ini seakan dirayakan oleh masyarakat setempat seakan hal tersebut sudah dianggap normal. Pelaku pernikahan anak di Lombok tengah ini berinisial R ( 16 ) dan Y yang […]

Baca Selengkapnya