Kategori: Hukum & Politik

Wajah Ganda Pemerintahan Daerah, Antara Desentralisasi dan Minimnya Akuntabilitas

(Oleh: Yuri zulfianti, Mahasiswi Prodi Hukum, UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi. Gagasan utama dari desentralisasi adalah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik mereka sendiri, dengan harapan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dua dekade […]

Baca Selengkapnya

Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

(Oleh: Hilda Elsa Sari, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi setiap wilayah untuk mandiri mengembangkan potensi lokal. Namun kenyataannya hasil otonomi di Sumbar belum optimal. Gubernur Mahyeldi bahkan mengakui bahwa 27 tahun pasca otonomi daerah “belum berjalan sesuai esensinya” dan dampaknya belum tampak nyata bagi banyak daerah di Sumatera Barat. […]

Baca Selengkapnya

Desentralisasi yang Terluka: Ketika Koperasi Diatur dari Atas

(Tista Sari, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan semangat reformasi yang melahirkan otonomi daerah, memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bidang yang diserahkan ke daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan dan pengelolaan koperasi. Namun, akhir-akhir ini muncul kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kembali urusan […]

Baca Selengkapnya

Menuju Daerah yang Mandiri Secara Fiskal: Desentralisasi Tidak Boleh Sekadar Simbolis

(Oleh: Afifah, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Pernyataan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada 9 Juli 2025 patut menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Pesan yang disampaikan bukan sekadar kritik, tetapi sebuah dorongan transformasi mendasar dalam pola pengelolaan keuangan daerah di […]

Baca Selengkapnya

Pemda Ikut Tanggung Pensiunan PNS: Langkah Realistis, Tapi Perlu Strategi yang Adil dan Berkeadilan

(Oleh: Safi’i Maizen, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) patut menjadi perbincangan nasional. Selama ini, sistem pensiun PNS baik pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Namun, dalam kondisi fiskal yang semakin kompleks, terutama dengan beban kewajiban jangka […]

Baca Selengkapnya

Penutupan Stasiun Lambung Bukittinggi: Implikasi Hukum terhadap PAD Kota Bukittinggi

(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Stasiun Lambung di Bukittinggi adalah salah satu properti penting yang memiliki arti sejarah yang mendalam serta potensi besar untuk memperkuat sektor transportasi dan pariwisata. Namun, saat ini, stasiun tersebut tidak beroperasi dan dalam keadaan yang kurang terawat. Dari berbagai sumber yang didapat, penutupan stasiun ini menimbulkan berbagai masalah, […]

Baca Selengkapnya