(Oleh: Tista Sari, Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UPN Bukittinggi)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan & utama dari Presiden Prabowo Subianto. Analisa dari banyak pihak menilai ada banyak dampak positif dan negatif dari program MBG tersebut bagi masyarakat.
Adanya program MBG ini maka makanan anak-anak di sekolah terjamin, sehingga dapat meningkatkan stamina, menunjang tumbuh kembang dan kesehatan anak. Selain itu, dengan program MBG, setidaknya dapat menjadi salah satu solusi untuk penanganan masalah stunting. Meski demikian, banyak pihak menyayangkan hingga saat ini belum adanya informasi mekanisme (juklak/juknis) dan prosedur yang jelas dan pasti untuk mengatur program MBG init.
Meskipun hari ini sosialisasinya berjalan aktif, karena ini adalah merupakan janji politik terbesar pemenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apalagi anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam program MBG sangat besar. Maka wajar apabila masyarakat menunggu mekanisme pelaksanaan program ini seperti apa, terutama dalam teknis distribusinya. Siapa yang memasaknya, siapa yang ngatur menunya, kemudian bagaimana sampai di sekolah dengan selamat, dan anak- anak suka dan memenuhi sesuai gizi yang orang tu dan kita semua harapkan dan lain sebagainya.
Informasi yang penulis dapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MGB) ini banyak menemui kendala dan masalah. Salah satunya terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya, anak-anak di wilayah pelosok belum tersentuh program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Untuk diketahui, program MBG di Bandung Barat baru berjalan di beberapa kecamatan seperti Batujajar yang baru dilaksanakan awal pekan ini dengan sasaran 3.500 orang terdiri dari siswa sekolah, santri, dan ibu hamil.
Kendala tersebut disebabkan tidak adanya dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia program MBG yang tersebar di seluruh wilayah. Padahal berdasarkan estimasi, minimal harus ada 80 SPPG yang bisa melayani 240 ribu pelajar atau siswa se-Bandung Barat agar program ini merata hingga ke wilayah pelosok.”Di Bandung Barat jumlah siswa ada 240 ribu, kalau misalkan satu dapur 3.000 porsi, berarti kurang lebih membutuhkan 80 dapur untuk mengakomodir semuanya,” kata Plt Bupati Bandung Barat, Ade Zakir.
Menurut analisis Penulis, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi siswa di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan dengan efektif, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Bandung Barat.
Berikut adalah pembahasan yang dapat penulis uraikan: Pertama, dengan memberikan makanan bergizi secara gratis, program ini dapat berkontribusi pada tujuan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kedua, dukungan anggaran yang besar, termasuk dari pemerintah provinsi yang mengalokasikan Rp 1 triliun, menunjukkan komitmen dalam mendukung program ini. Namun, meskipun ada antusiasme dan dukungan finansial, tanpa adanya mekanisme yang jelas, pelaksanaan program bisa terhambat.
Ketiga, bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juklak/juknis) yang jelas untuk mengatur program MBG. Tanpa regulasi yang jelas, akan sulit untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan baik dan merata di seluruh wilayah. Kemudian, Salah satu tantangan terbesar adalah kendala akses di daerah pelosok, di mana program MBG belum sepenuhnya menjangkau anak-anak.
Dengan hanya beberapa kecamatan yang terlayani, seperti Batujajar, banyak siswa di daerah terpencil yang tidak mendapatkan manfaat dari program ini. Kurangnya dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memadai menyebabkan distribusi makanan tidak merata. Estimasi bahwa dibutuhkan 80 SPPG untuk melayani 240 ribu siswa menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penyediaan makanan.
Menurut hemat penulis, menyarankan kepada pemerintah pusat maupu pemerintah daerah agar dapat menyusun Juklak/Juknis yang jelas secepat mungkin. Agar pelaksanaan program MBG ini dapat berjalan dengan baik dan efisien dan tepat sasaran sesuai target perencanaan.
Meningkatkan Infrastruktur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), melakukan sosialisasi yang efektif, monitoring dan evaluasi berkala serta fokus pada kualitas makanan, mendengarkan masukan masyarakat dan juga melakukan sosialisasi pendidikan gizi untuk guru, orang tua dan siswa. Sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat.
