Rekonstruksi Keadilan Pajak : Sudahkah Pemungutan Pajak Kita Berdasarkan Keadilan Sosial dan Proporsionalitas ?
Penulis : Rahman Putra Ramadhan ( Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Prima Nusantara Bukittinggi)
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945
Pajak menjadi instrumen penting dalam menjalankan roda perekonomian negara,pajak saat ini menjadi titik nadi pembangunan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang di ambil dari masyarakat lalu didistribusikan dalam bentuk lain berupa pembangunan,layanan pendidikan,kesehatan dan lain-lain.Indonesia masih menjadi negara yang bergantung hampir sepenuh pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan untuk penyelenggaraan negara,tercatat hampir 80% sumber pendapatan negara berasal dari pajak.
Namun masalah pungutan dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia masih menjadi pertanyaan dan meninggal beberapa catatan-catatan penting,berdasarkan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum” menjadi landasan utama untuk setiap perlakuan perbuatan penyelenggara negara terhadap rakyat,negara di larang keras membuat kebijakan yang merugikan rakyat terutama dalam hal pungutan pajak,jika dilihat dalam perspektif negara hukum,pungutan pajak tidak hanya dinilai sebatas kewajiban rakyat untuk membayar pajak dan berapa nominal pajak yang di bayarkan,namun juga harus dinilai dari aspek bagaimana komitmen negara/pemerintah untuk memberikan rasa keadilan dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan di Indonesia,mulai dari bagaimana sistem pungutan yang di terapkan,kepada siapa pungutan di ambil,hingga kemampuan para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi ekonominya.
Salah satu yang menjadi sorotan penulis dan juga masih menjadi catatan dalam sistem pungutan pajak di Indonesia adalah,Pungutan pajak seharusnyan berdasarkan pada kemampuan rakyat dalam membayar pajak sesuai dengan kondisi perekonomian mereka (abality pay) namun pada kenyataanya sering kali masyarakat menengah menjadi sasaran utama yang menanggung pajak yang lebih dari kemampuan ekonomi mereka,hampir seluruh kebutuhan sehari-hari mereka di kenai pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) 11% yang di kenakan hampir ke semua kebutuhan.
Hingga saat ini sistem pungutan pajak masih sering dipandang pada seberapa besar jumlah/nominal pajak yang diterima dan didapatkan oleh negara,namun jarang sekali melihat pada kemampuan membayar dari para wajib pajak,selain itu isu akuntabilitas,transparansi,dan pengawasan masih menjadi catatan yang harus dibenahi oleh pemerintah,seperti penerapan pajak seperti PPN 11% Persoalannya, dampak pajak konsumsi tidak selalu dirasakan secara seimbang. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, pungutan yang melekat pada konsumsi dapat mengambil proporsi pendapatan yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini bukan berarti seluruh pajak konsumsi otomatis tidak adil, sebab terdapat fasilitas pembebasan dan pengecualian untuk barang atau jasa tertentu. Namun, desain kebijakan tersebut tetap harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Penelitian Bank Dunia menyebutkan tentang penerapan PPN 11% berdasarkan data dari SUSENAS 2017 yang mengkaji tentang dampak ketimpangan antara masyarakat menengah kebawah dengan masyarakat desil atas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, Berdasarkan simulasi menggunakan data tersebut,penghapusan pengecualian PPN dapat meningkatkan beban PPN rumah tangga pada desil pendapatan terbawah dari sekitar 3,4 persen menjadi 5,7 persen dari pendapatan pasar. Sementara itu, pada desil terkaya, kenaikannya dari 3,4 persen menjadi 4 persen. Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan pajak konsumsi dapat menghasilkan dampak yang berbeda antarkelompok pendapatan. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tidak boleh hanya mempertimbangkan potensi tambahan penerimaan, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dalam menanggungnya.
Di sisi lain, data OECD dalam Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 menunjukkan bahwa pada 2024, pajak atas barang dan jasa menyumbang sekitar 43,1 persen dari total penerimaan pajak Indonesia, sedangkan pajak penghasilan orang pribadi dan badan yang dikategorikan sebagai pajak atas penghasilan dan keuntungan menyumbang sekitar 40,5 persen. Adapun pajak properti hanya menyumbang sekitar 1,5 persen. Komposisi ini patut menjadi bahan evaluasi mengenai bagaimana kekayaan dan kepemilikan aset berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Tidak hanya soal pungutan yang masih meninggalkan catatan penting,pengawasan atas penerimaan dan distribusi pajak juga menjadi sorotan penulis dalam artikel ini Sistem perpajakan yang adil tidak cukup hanya dengan menetapkan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak. Negara juga harus memastikan bahwa setiap wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam praktiknya, pengawasan perpajakan menghadapi tantangan berupa transaksi ekonomi yang semakin kompleks, kepemilikan aset melalui berbagai entitas usaha, transaksi lintas negara, serta praktik penghindaran pajak. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika kemampuan administrasi perpajakan dalam mengidentifikasi penghasilan dan kekayaan belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas aktivitas ekonomi.
World Bank melalui laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2024, yang membahas kesenjangan penerimaan pajak (tax gap), menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam desain kebijakan dan tingkat kepatuhan perpajakan Indonesia. Kesenjangan penerimaan tersebut berkaitan dengan faktor administrasi, kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, dan karakteristik ekonomi informal. Artinya, persoalan penerimaan negara tidak selalu harus diselesaikan dengan memperluas beban pajak kepada masyarakat, tetapi juga melalui peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
Dalam konteks ini, negara harus mampu membedakan antara wajib pajak yang memang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan pihak yang memiliki kemampuan membayar tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Pengawasan harus diarahkan pada pemeriksaan yang berbasis risiko, transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership), pertukaran informasi keuangan, serta penindakan terhadap penggelapan pajak. Jangan sampai masyarakat yang patuh dan memiliki sumber penghasilan yang mudah dilacak justru menjadi kelompok yang paling mudah diawasi, sementara kepemilikan kekayaan yang kompleks tidak mendapatkan pengawasan yang sebanding.
Secara konstitusional, pemungutan pajak memiliki landasan dalam Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”
Ketentuan tersebut menegaskan prinsip legalitas dalam pemungutan pajak. Namun, legalitas saja tidak cukup untuk memastikan bahwa suatu kebijakan perpajakan telah mencerminkan keadilan. Pembentukan peraturan perpajakan juga perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi yang menjamin kesejahteraan dan perlakuan yang adil bagi masyarakat.
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar konstitusional mengenai hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan kemandirian. Kedua ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai landasan argumentasi bahwa kebijakan perpajakan harus memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam teori perpajakan, persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip ability to pay, yaitu kewajiban perpajakan seharusnya memperhitungkan kemampuan ekonomis wajib pajak. Prinsip ini juga berkaitan dengan keadilan vertikal, yakni pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar pada dasarnya dapat dikenakan beban pajak yang lebih besar dibandingkan pihak yang memiliki kemampuan terbatas.
Oleh karena itu, keadilan perpajakan tidak boleh berhenti pada kesamaan perlakuan secara formal. Memperlakukan seluruh masyarakat dengan pendekatan yang sama tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan secara substantif.
Salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan dalam pembaruan sistem perpajakan Indonesia adalah penerapan pajak kekayaan (wealth tax). Selama ini, pembahasan perpajakan lebih banyak berorientasi pada penghasilan, konsumsi, dan transaksi. Padahal, kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu dapat diukur hanya berdasarkan penghasilan yang diterima dalam satu tahun. Kepemilikan tanah, bangunan, saham, investasi, dan aset bernilai tinggi juga mencerminkan kapasitas ekonomi seseorang.
Pajak kekayaan merupakan instrumen perpajakan yang dikenakan terhadap nilai kekayaan bersih seseorang setelah memperhitungkan kewajiban atau utang yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan instrumen ini, negara dapat mempertimbangkan kontribusi fiskal dari akumulasi kekayaan yang sangat besar, bukan hanya dari penghasilan tahunan.
Gagasan tersebut bukan berarti setiap orang yang memiliki rumah, tanah, atau tabungan harus dikenakan pajak tambahan. Sebaliknya, penerapannya harus dirancang dengan ambang batas kekayaan yang tinggi sehingga hanya menyasar kelompok dengan kapasitas kekayaan bersih yang sangat besar. Tarifnya dapat dibuat progresif, disertai mekanisme penilaian aset yang transparan dan pengecualian yang terukur terhadap aset produktif tertentu.
OECD dalam publikasi The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD menjelaskan sejumlah pertimbangan dalam merancang pajak kekayaan. Di antaranya adalah pentingnya ambang batas pembebasan yang tinggi, tarif yang proporsional, pembatasan pengecualian, penilaian aset berdasarkan nilai pasar, dan penguatan transparansi kepemilikan aset. OECD juga mengingatkan adanya risiko penghindaran pajak dan perpindahan modal apabila desain kebijakan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi serta sistem perpajakan yang telah berlaku.
Karena itu, penerapan pajak kekayaan di Indonesia perlu didahului kajian komprehensif. Pemerintah harus memperkuat basis data kepemilikan aset, mengintegrasikan informasi pertanahan dan keuangan sesuai kewenangan hukum, serta membangun mekanisme pengawasan yang mampu mengidentifikasi kepemilikan manfaat sebenarnya. Di samping itu, perlu diperhatikan potensi tumpang tindih dengan pajak yang sudah berlaku, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, pajak penghasilan atas keuntungan penjualan aset, dan pajak atas transaksi tertentu.
Pajak kekayaan tidak boleh dipandang sebagai instrumen untuk menghukum orang kaya. Gagasan utamanya adalah membangun kontribusi fiskal yang lebih sejalan dengan kapasitas ekonomi, sekaligus mengurangi ketimpangan dalam distribusi beban perpajakan. Jika dirancang secara hati-hati, instrumen ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat keadilan dalam sistem perpajakan nasional.
Pada akhirnya, persoalan perpajakan Indonesia bukan semata-mata tentang bagaimana negara meningkatkan penerimaan, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa kewajiban tersebut ditanggung secara proporsional. Sistem perpajakan yang hanya berorientasi pada target penerimaan berisiko mengabaikan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat. Padahal, legitimasi pemungutan pajak juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap negara, transparansi pengelolaan keuangan publik, dan manfaat yang benar-benar dirasakan dari penerimaan tersebut.
Pemerintah perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak dengan kapasitas ekonomi besar, memperbaiki administrasi perpajakan, melindungi kelompok rentan dari beban pajak yang tidak proporsional, hingga mengevaluasi kemungkinan penerapan pajak kekayaan. Pada saat yang sama, distribusi penerimaan negara harus lebih diarahkan pada pelayanan publik dan program yang dapat mengurangi kesenjangan sosial serta ekonomi.
Sebab, keadilan pajak tidak cukup diukur dari berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan negara, tetapi juga dari siapa yang menanggung beban tersebut dan sejauh mana hasilnya kembali kepada masyarakat. Negara tidak seharusnya terus-menerus bertanya bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa setiap warga negara telah memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya. Pajak pada hakikatnya bukan sekadar kewajiban untuk mengisi kas negara, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa kemakmuran tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok, tetapi dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat.
Belum ada diskusi. Jadilah yang pertama berkomentar!