Dalam ajaran Islam, kejujuran (al-sidq) bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi lahirnya keadilan. Al-Qur’an maupun hadis menempatkan kejujuran sebagai prasyarat tegaknya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika kebenaran dikorbankan demi kepentingan kekuasaan, yang runtuh bukan hanya integritas pemimpin, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam perspektif ilmu politik modern, public trust merupakan modal utama pemerintahan. Berbagai kajian dari lembaga internasional seperti OECD dan Bank Dunia berulang kali menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat berbanding lurus dengan melemahnya efektivitas pemerintahan, meningkatnya biaya ekonomi, dan menurunnya kualitas demokrasi. Negara yang kehilangan kepercayaan publik akan menghadapi krisis legitimasi jauh sebelum mengalami krisis konstitusi. Di titik inilah Indonesia menghadapi ujian serius.
Selama satu dekade terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo menuai beragam kritik terkait kualitas demokrasi, independensi lembaga negara, hingga penegakan hukum. Sejumlah indikator internasional juga mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kritik terhadap dugaan praktik nepotisme, pelemahan mekanisme checks and balances, hingga kontroversi menjelang Pemilu 2024 menjadi bagian dari perdebatan politik nasional yang belum benar-benar selesai.
Persoalannya bukan semata siapa yang benar atau salah, melainkan apakah pemerintahan baru memiliki keberanian melakukan koreksi.
Jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih mempertahankan seluruh warisan politik tanpa evaluasi kritis, maka ia berisiko ikut memikul beban persepsi publik terhadap kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dalam politik, legitimasi tidak diwariskan melalui estafet kekuasaan, tetapi dibangun melalui keputusan-keputusan yang menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Realitas sosial memperlihatkan meningkatnya gejala kejenuhan masyarakat. Fenomena munculnya berbagai narasi di ruang publik yang menggambarkan pesimisme terhadap masa depan Indonesia menunjukkan adanya keresahan yang tidak boleh diabaikan. Terlepas dari pro dan kontra atas slogan-slogan tersebut, kemunculannya mencerminkan adanya sebagian kelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terakomodasi.
Demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur pemungutan suara lima tahunan. Demokrasi juga menuntut kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta supremasi hukum yang berlaku sama bagi setiap warga negara. Ketika ukuran keberhasilan demokrasi direduksi hanya menjadi kemenangan elektoral, sementara kualitas tata kelola diabaikan, demokrasi berpotensi kehilangan substansi.
Berbagai perkara yang menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan penyimpangan tata kelola di sejumlah sektor strategis, polemik penegakan hukum, hingga berbagai kasus yang dinilai belum sepenuhnya terungkap, dan terus menjadi bahan diskusi masyarakat. Dalam negara hukum, seluruh dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang independen, transparan, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, lambannya penyelesaian berbagai persoalan strategis juga dapat memunculkan persepsi bahwa negara belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai.
Di sinilah tantangan terbesar Presiden Prabowo.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemerintahan gagal bukan semata karena tekanan oposisi, melainkan karena kehilangan keberanian mengambil jarak dari kesalahan masa lalu. Pemimpin yang terus mempertahankan kebijakan yang dipersepsikan bermasalah tanpa evaluasi akan ikut menanggung konsekuensi politiknya.
Prabowo kini berada di persimpangan sejarah. Ia dapat memilih menjadi penerus yang sekadar menjaga kesinambungan kekuasaan, atau menjadi pemimpin yang membangun legitimasi baru melalui penguatan supremasi hukum, transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan pemulihan kepercayaan publik.
Keberanian melakukan koreksi bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap pendahulu, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional kepada rakyat.
Karena pada akhirnya, kekuasaan dalam negara demokrasi tidak bertumpu pada dukungan elite semata. Kekuasaan berdiri kokoh selama rakyat masih percaya bahwa negara bekerja untuk kepentingan mereka. Ketika kepercayaan itu memudar, stabilitas politik menjadi rapuh, investasi sosial melemah, dan legitimasi pemerintahan perlahan terkikis.
Warisan politik hanya akan menjadi aset apabila membawa manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, jika yang diwariskan adalah kontroversi yang terus membebani kepercayaan publik, maka mempertahankannya tanpa evaluasi justru berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling setia mempertahankan warisan kekuasaan. Sejarah lebih menghargai pemimpin yang berani memperbaiki arah ketika negara membutuhkan perubahan.
Penulis : Sri Radjasa, MBA ( Pemerhati Intelijen)
Belum ada diskusi. Jadilah yang pertama berkomentar!