PAJAK PEMBALUT 11 PERSEN: APAKAH SUDAH ADIL BAGI PEREMPUAN?

PAJAK PEMBALUT 11 PERSEN: APAKAH SUDAH ADIL BAGI PEREMPUAN?

Penulis : Widia Ola Putri (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Prima Nusantara)

Belakangan ini banyak masyarakat membicarakan masalah pajak pembalut perempuan sebesar 11 persen. Berita ini menjadi ramai karena pembalut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perempuan setiap bulan. Bahkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyampaikan bahwa pembalut bukan barang mewah. Menurut saya, permasalahan ini memang pantas dibahas karena menyangkut kebutuhan sehari-hari perempuan yang tidak bisa dihindari.

Kalau dipikir-pikir, perempuan tidak membeli pembalut karena sekadar ingin berbelanja atau mengikuti keinginan saja. Pembalut digunakan karena adanya proses menstruasi yang merupakan hal alami. Setiap bulan perempuan membutuhkan produk tersebut untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Jadi, menurut saya, pembalut seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena berbeda dengan barang yang dibeli hanya untuk kesenangan atau gaya hidup.

Saya memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Pemerintah membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Namun, bukan berarti semua barang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Pemerintah juga harus melihat apakah barang tersebut termasuk kebutuhan penting atau hanya kebutuhan tambahan. Menurut saya, kebutuhan dasar masyarakat seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pajak.

Hal yang membuat saya kurang setuju dengan pajak pembalut adalah karena tidak semua perempuan memiliki kondisi ekonomi yang sama. Bagi perempuan yang memiliki penghasilan cukup, membeli pembalut mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagi perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu, pengeluaran untuk membeli pembalut bisa menjadi beban tersendiri. Walaupun harganya terlihat tidak terlalu mahal, pembelian tersebut harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus.

Menurut saya, pemerintah terkadang perlu melihat suatu kebijakan bukan hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari keadaan masyarakat yang merasakannya. Secara aturan, pembalut memang termasuk barang yang dikenakan PPN. Namun, ketika kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah juga harus memikirkan dampaknya. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya hanya ingin memenuhi kebutuhan kebersihan dan kesehatannya justru merasa semakin terbebani.

Saya juga berpendapat bahwa persoalan ini berhubungan dengan keadilan bagi perempuan. Menstruasi bukan sesuatu yang bisa dipilih atau dihindari. Perempuan tidak bisa menentukan kapan harus membutuhkan pembalut karena hal tersebut merupakan bagian dari kondisi biologis tubuh. Oleh sebab itu, menurut saya, kurang tepat jika kebutuhan tersebut dianggap sama seperti barang yang bisa dibeli atau tidak dibeli sesuai keinginan.

Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali aturan pajak terhadap produk menstruasi, khususnya pembalut. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan keringanan atau pembebasan pajak agar harga pembalut lebih terjangkau. Dengan begitu, perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi tetap bisa mendapatkan kebutuhan menstruasi tanpa harus terlalu memikirkan tambahan biaya.

Menurut saya, negara tidak hanya memiliki tugas untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kebijakan pajak seharusnya tidak hanya menguntungkan dari sisi penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi jika barang tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan.

Jadi, menurut pandangan saya, masalah pajak pembalut ini bukan hanya persoalan tarif 11 persen, tetapi juga persoalan kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan perempuan. Saya tidak mengatakan bahwa pajak tidak diperlukan, karena negara memang membutuhkan pajak untuk menjalankan pembangunan. Namun, pemerintah harus bisa membedakan antara barang yang bersifat kebutuhan dasar dengan barang yang hanya digunakan untuk memenuhi keinginan. Harapan saya, pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan ini agar perempuan tidak merasa terbebani ketika harus memenuhi kebutuhan biologisnya sendiri.