Asap Rokok, Uang Negara: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan dari Pajak Rokok?

Asap Rokok, Uang Negara: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan dari Pajak Rokok?

Penulis : Mohammad Defri Ara Teza (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Nusantara Bukittinggi)

Setiap hari, kita bisa dengan mudah menemukan orang yang merokok, baik di warung, tempat nongkrong, maupun di lingkungan sekitar. Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Namun, di balik setiap bungkus rokok yang dibeli, ada pungutan negara yang ikut dibayarkan oleh masyarakat.

Selama ini, banyak orang menganggap bahwa mahalnya harga rokok hanya disebabkan oleh kenaikan harga jual. Padahal, ada beberapa pungutan yang melekat pada produk rokok, seperti cukai dan pajak rokok. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sebenarnya ke mana uang yang dibayarkan dari pembelian rokok tersebut mengalir? Apakah hanya menjadi pemasukan negara, atau juga kembali kepada masyarakat?

Rokok Bukan Sekadar Barang Dagangan

Rokok memang menjadi salah satu produk yang memberikan pemasukan bagi negara. Namun, berbeda dengan barang konsumsi biasa, rokok memiliki dampak terhadap kesehatan penggunanya maupun orang-orang di sekitarnya.

Karena dampak tersebut, pemerintah mengenakan cukai terhadap hasil tembakau. Tujuannya bukan hanya untuk memperoleh penerimaan negara, tetapi juga mengendalikan konsumsi barang yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa hasil tembakau termasuk barang kena cukai. Dengan demikian, rokok tidak hanya menjadi produk yang diperjualbelikan, tetapi juga menjadi objek pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah.

Di sinilah muncul persoalan menarik. Di satu sisi, rokok memberikan pemasukan bagi negara. Namun, di sisi lain, konsumsi rokok juga menimbulkan persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian dan biaya penanganan.

Pajak Rokok dan Cukai, Apa Bedanya?

Banyak orang masih menganggap pajak rokok dan cukai rokok sebagai pungutan yang sama. Padahal, keduanya memiliki pengertian dan dasar pengenaan yang berbeda.

Cukai rokok merupakan pungutan negara terhadap hasil tembakau karena rokok termasuk barang yang konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif. Sementara itu, pajak rokok merupakan pungutan yang dikenakan berdasarkan cukai rokok yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak ini dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai oleh instansi pemerintah yang berwenang.

Artinya, ketika seseorang membeli rokok, harga yang dibayarkan sudah dipengaruhi oleh berbagai komponen pungutan. Jadi, penting untuk dipahami bahwa pajak rokok tidak sama dengan cukai rokok, meskipun keduanya saling berkaitan.

Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Jika berbicara tentang keuntungan dari pajak rokok, pemerintah tentu menjadi salah satu pihak yang menerima manfaat melalui pemasukan negara dan daerah. Namun, penerimaan tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai angka dalam laporan keuangan.

Pajak rokok juga memiliki hubungan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026, paling sedikit 50% dari bagian penerimaan Pajak Rokok yang diterima pemerintah daerah dialokasikan untuk kegiatan yang telah ditentukan, terutama pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Salah satu penggunaannya adalah untuk mendukung program Jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan lainnya, serta penegakan hukum di daerah.

Dengan begitu, masyarakat juga diharapkan dapat merasakan manfaat dari penerimaan pajak rokok, termasuk mereka yang tidak merokok. Sebab, dampak rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya.

Namun, muncul pertanyaan lain: apakah masyarakat benar-benar sudah merasakan manfaat tersebut? Apakah fasilitas kesehatan semakin baik dan upaya pengendalian rokok sudah berjalan sebagaimana mestinya?

Menurut saya, penerimaan pajak rokok tidak cukup hanya dilihat dari besarnya uang yang masuk ke kas negara atau daerah. Hal yang lebih penting adalah bagaimana uang tersebut digunakan dan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Rokok

Pengenaan pajak rokok bukan dilakukan tanpa aturan. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Beberapa aturan yang berkaitan dengan pajak dan cukai rokok antara lain:

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Aturan ini menjadi dasar pengenaan cukai terhadap barang tertentu, termasuk hasil tembakau.
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur mengenai Pajak Rokok, mulai dari objek, subjek, dasar pengenaan, hingga tarifnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026, tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki dasar hukum untuk memungut pajak rokok. Namun, adanya dasar hukum juga harus diikuti dengan pelaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Antara Keuntungan Negara dan Kesehatan Masyarakat

Menurut saya, persoalan pajak rokok sebenarnya bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diperoleh negara, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah memang membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Industri rokok juga berkaitan dengan kehidupan para pekerja dan petani tembakau. Akan tetapi, kepentingan ekonomi tersebut tetap perlu diperhitungkan bersama dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok.

Kenaikan cukai atau pajak juga tidak otomatis membuat semua orang berhenti merokok. Sebagian orang mungkin tetap membeli rokok meskipun harganya semakin mahal. Karena itu, kebijakan perpajakan perlu didukung dengan edukasi, pengawasan peredaran rokok ilegal, dan fasilitas untuk membantu masyarakat mengurangi kebiasaan merokok.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penerimaan dari pajak rokok benar-benar digunakan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus dibebani oleh pungutan, tetapi manfaat yang seharusnya diterima tidak terlihat secara nyata.

Jadi, Siapa yang Diuntungkan?

Pada akhirnya, pajak rokok memang memberikan pemasukan bagi negara dan pemerintah daerah. Namun, manfaatnya tidak seharusnya berhenti pada penerimaan keuangan saja. Masyarakat juga perlu mendapatkan manfaat melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik dan kebijakan pengendalian rokok yang berjalan dengan serius.

Saya berpendapat bahwa pajak rokok dapat menjadi salah satu alat pemerintah untuk mengendalikan konsumsi sekaligus membiayai kebutuhan publik. Akan tetapi, keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya penerimaan yang diperoleh. Keberhasilan juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi kesehatan masyarakat.

Rokok mungkin memberikan keuntungan dari sisi ekonomi, tetapi dampaknya juga menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan hanya siapa yang mendapatkan uang dari pajak rokok, melainkan apakah uang tersebut sudah kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata.