(Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen) Reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dipromosikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum nasional. Produk ini diklaim sebagai penanda berakhirnya warisan hukum kolonial, dengan fondasi filosofis Pancasila serta orientasi pemidanaan modern yang menekankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Secara normatif, KUHP…

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pergantian presiden semestinya menjadi momentum pembaruan. Rakyat berharap hadirnya arah baru, keberanian menata ulang kekuasaan, serta koreksi terhadap praktik pemerintahan yang selama satu dekade terakhir dipandang problematik. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dipersepsikan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama Presiden Joko…

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Politik, seperti industri, tidak pernah steril. Ia menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga melahirkan limbah. Di negara maju, limbah dikelola agar tidak merusak lingkungan. Di Indonesia, limbah politik justru sering dipoles, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke publik seolah-olah masih bernilai. Di titik inilah publik hari ini membaca fenomena…