Admin jalanpikiran.com

Admin jalanpikiran.com

Generasi Sroll: Ketika Waktu Habis Di Layar

(Oleh: Anselmi Aprilia Tedy, Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Pastoral Santo Sirilus Ruteng) Di era digital yang serba cepat ini, hampir tidak ada ruang dalam kehidupan manuзia yang benar- benar lepas dari layar. Sejak bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, tangan kita reflekз meraih ponзel dan mulai menggulir layar tanpa henti. Fenomena ini…

Share :
Read More

Hidayatullah Sumbar Gelar Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi di Mentawai

Mentawai, Jalan Pikiran.com — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sumatera Barat menggelar kegiatan Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh di Pondok Pesantren Hidayatullah Kepulauan Mentawai, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP), DPW Hidayatullah Sumatera Barat, serta Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah se-Sumatera Barat. Konsolidasi tersebut…

Share :
Read More

Silent Invasion China dan Rapuhnya Imajinasi Kebangsaan Indonesia

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Dunia sedang bergerak menuju babak baru sejarah global. Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk dentuman senjata, melainkan menjelma sebagai kompetisi ekonomi, dominasi teknologi, perang narasi, dan penetrasi budaya. Krisis global hari ini bersifat multidimensional, dimana mengguncang tatanan geopolitik, merombak rantai pasok dunia, dan menguji ketahanan identitas kebangsaan banyak…

Share :
Read More

Jokowi-Listyo dan Bayang-Bayang “Londo Ireng” dalam Produk Reformasi

(Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen) Reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dipromosikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum nasional. Produk ini diklaim sebagai penanda berakhirnya warisan hukum kolonial, dengan fondasi filosofis Pancasila serta orientasi pemidanaan modern yang menekankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Secara normatif, KUHP…

Share :
Read More

Pandangan Hukum Terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia

(Lola Yurita, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi)   KHI bukan undang-undang, melainkan ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, berlaku sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, KHI tidak setara dengan UU, namun diakui dan dipakai secara resmi oleh hakim Pengadilan Agama. KHI dibuat untuk menyatukan berbagai pendapat fikih yang beragam,…

Share :
Read More

Analisis Hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

(Oleh: Tazkia Nabila Putri, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi)   Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. KHI lahir sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, agar penerapannya lebih sistematis, seragam, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. KHI ditetapkan…

Share :
Read More

DPP PPSKI Pakum, Munas Harus Dipercepat Demi Selamatkan Organisasi

Aceh, Jalan Pikiran.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Aceh secara tegas mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPSKI agar segera mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Desakan ini disampaikan menyusul stagnasi serius organisasi selama masa kepemimpinan Ketua Umum Nanang Purus Subendro periode 2020–2025. Sekretaris DPW PPSKI Aceh, Khairul Abrar IH,…

Share :
Read More

Proyek Pengerukan Rp469 Juta di Lhok Pawoh Kembali Gagal, LSM KOMPAK Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hukum

Jalan Pikira.com, Blang Pidie – Pengerukan muara dan kolam labuh Pelabuhan Perikanan (PPI) Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp469 juta itu dinilai belum mencapai tujuan sebagaimana direncanakan. Hingga kini, muara masih dangkal, kapal nelayan…

Share :
Read More

BPN, Potret Ketamakan Negara atas Hak Rakyat dan Gerbang Subur Mafia Tanah

Oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen) Dalam kebudayaan Indonesia, tanah tidak pernah dipahami semata sebagai aset ekonomi. Ia adalah simbol keberlanjutan hidup, ruang spiritual, dan fondasi identitas sosial yang diwariskan lintas generasi. Tanah, dalam konsepsi agraria Nusantara, melekat pada makna “Ibu Pertiwi” yang mengikat manusia dengan sejarah, kekerabatan, dan etika kebangsaan. Namun, modernisasi yang tidak…

Share :
Read More

Negeri di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan Lama

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pergantian presiden semestinya menjadi momentum pembaruan. Rakyat berharap hadirnya arah baru, keberanian menata ulang kekuasaan, serta koreksi terhadap praktik pemerintahan yang selama satu dekade terakhir dipandang problematik. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dipersepsikan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama Presiden Joko…

Share :
Read More