(Oleh: Doni Saputra, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Siang Gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran pada dasarnya membawa angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Gimana tidak? tak tanggung-tanggung menurut TKN Prabowo Gibran di tahun pertama akan menggelontorkan dana sebesar Rp 120 triliun. hal ini dapat menjadi jawaban atas masalah stunting, kurang gizi…
(Oleh: Berliana Putri, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis sekaligus andalan dalam pemerintahan Bapak Prabowo subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program MBG diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 setelah melewati rangkaian pembahasan dan perdebatan yang panjang. Dalam APBN…
(Oleh: M. Farhan Hardiansah, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Gratis Bergizi (MGB) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam pelaksanaannya, MGB bertujuan…
(Oleh: Delfia Chynta, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat. Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru. Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah digulingkannya rezim…
(Oleh: Tista Sari, Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan & utama dari Presiden Prabowo Subianto. Analisa dari banyak pihak menilai ada banyak dampak positif dan negatif dari program MBG tersebut bagi masyarakat. Adanya program MBG ini maka makanan anak-anak di sekolah terjamin, sehingga dapat meningkatkan…
(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UPN Bukittinggi) Presidential Threshold, diartikan sebagai pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam jumlah perolehan suara, atau jumlah kursi yang harus didapatkan oleh partai politik yang ingin mencalonkan peserta pemilu dalam pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik tersebut atau dengan gabungan dari partai politik. Presidential Threshold…
Pariaman, Jalan Pikiran.com- Senin, 21 Oktober 2024 pengurus Lingkaran Mahasiswa Piaman (LlMAPIA) memberikan surat pemberitahuan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terkait dugaan adanya beberapa oknum ASN Kota Pariaman yang tidak netral yang telah melanggar kenetralisasian ASN yang telah di atur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi “setiap pegawai…
Menilik Penegakan Hukum Di Penghujung Era Pemerintahan Jokowi Oleh: Viona Wahyu Rusnita,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reformasi hukum selalu menjadi tantangan di setiap era pemerintahan, salah satunya era pemerintahan Jokowi. Era Pemerintahan Joko Widodo dimulai sejak periode pertama yaitu dari tahun 2014-2019 kemudian dilanjutkan pada periode kedua sejak 2019-2024 yang akan datang. Setelah menjabat hampir…
Dinamika Politik Hukum Dibalik Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nadya Oktaria Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas) Korupsi seakan sudah menjadi benalu tetap dalam tata pemerintahan yang penuh dengan kerahasiaannya.Pejabat publik dalam tata pemerintahan dan kenegaraan tak luput dari tindakan yang menjijikan ini.Bahkan, Oknum…
Padang, Jalan Pikiran.com – Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden KM Unand sudah didepan mata. BPU (Badan Pemilihan Umum) yang diketuai oleh Egip Satria Eka Putra menyampaikan bahwa hasil yang didapat dari tahap verifikasi data adalah satu calon Presiden dan Wakil Presiden KM Unand. Ini membuat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tunggal atas nama Sdr….
