(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Politik, seperti industri, tidak pernah steril. Ia menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga melahirkan limbah. Di negara maju, limbah dikelola agar tidak merusak lingkungan. Di Indonesia, limbah politik justru sering dipoles, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke publik seolah-olah masih bernilai. Di titik inilah publik hari ini membaca fenomena…
Jakarta, jalan pikiran.com – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, didampingi Sekda, Staff Ahli, Kepala Bappelitbang dan sejumlah kepala SKPD, temui Gubernur DKI Jakarta di ruang tamu Gubernur Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, pertemuan ini dilakukan untuk meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta terhadap usulan Kota Bukittinggi sebagai Daerah…
Oleh: Delfia Chynta, Yuri Zulfianti, Tista Sari, M. Akbar Rilda, Safi’i Maizen, Thajri Nicopal, Doni Saputra. A. Pengertian Utang Negara Dan Daerah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 utang Negara didefenisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian,…
PENDAHULUAN Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisien keuangan negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Apabila keuangan negara sepenuhnya digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya,…
Banda Aceh, Jalan Pikiran – Dugaan keterlibatan Bupati Aceh Selatan nonaktif, H. Mirwan, dalam aktivitas pemerintahan kembali menjadi sorotan publik. Meski telah dijatuhi sanksi administratif berupa penonaktifan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia disebut masih melakukan manuver politik dengan menggelar rapat tertutup bersama sejumlah pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di Banda Aceh. Rapat yang…
(Oleh : Dr. Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alathas, Lc, M.Pd, Ketua Umum HRS Center dan Sekertaris Majlis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam) Di tengah perjalanan kemanusiaan bersama Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumut (5-7 Januari 2026), penulis merasa kecolongan ketika melihat pasal 402-403 dalam KUHP baru…
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Banjir dan longsor yang berulang di Aceh Utara dan Bireuen tidak lagi layak disebut sebagai musibah alam semata. Ia adalah bencana yang diciptakan, disusun perlahan melalui pembiaran, dan dilegitimasi oleh kepentingan ekonomi yang mengorbankan daya dukung lingkungan. Setiap kali hujan turun deras, rakyat dipaksa menanggung akibat dari keputusan-keputusan yang…
(Oleh, Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pidato Presiden Prabowo Subianto pada puncak perayaan Natal di Tennis Indoor Senayan, 5 Januari 2026, layak dibaca bukan sekadar sebagai sambutan seremonial, melainkan sebagai pernyataan politik yang sarat makna. Di hadapan publik, Prabowo menyinggung para pakar dan pengamat yang kerap membicarakan dirinya di ruang-ruang podcast. Ia menyebut analisis mereka…
Jakarta,Jalan Pikiran – Di saat Aceh masih bergulat dengan dampak banjir dan longsor yang meluas, aktivitas pertambangan justru dilaporkan tetap berjalan. Informasi dan rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan lalu lintas truk-truk besar yang diduga milik rekanan perusahaan tambang batubara PT Mifa Bersaudara keluar-masuk kawasan Meulaboh, Aceh Barat. Fakta ini memantik reaksi…
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Sejarah menunjukkan bahwa runtuhnya kekuasaan negara jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ia merupakan akumulasi dari keretakan institusional, kemerosotan kepercayaan publik, dan rapuhnya loyalitas internal. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menegaskan bahwa negara gagal bukan semata karena kemiskinan sumber daya, melainkan karena institusi ekstraktif,…
