(Oleh: Hilda Elsa Sari, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi setiap wilayah untuk mandiri mengembangkan potensi lokal. Namun kenyataannya hasil otonomi di Sumbar belum optimal. Gubernur Mahyeldi bahkan mengakui bahwa 27 tahun pasca otonomi daerah “belum berjalan sesuai esensinya” dan dampaknya belum tampak nyata bagi banyak daerah di Sumatera Barat….
(Tista Sari, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan semangat reformasi yang melahirkan otonomi daerah, memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bidang yang diserahkan ke daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan dan pengelolaan koperasi. Namun, akhir-akhir ini muncul kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kembali urusan…
(Oleh: Mutasya Lifa Nabilla, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah destinasi wisata favorit saat musim libur panjang, baik itu lebaran, maupun libur sekolah. Beberapa daerah yang jadi tujuan diantaranya Kota Bukittinggi yang identik dengan ikon Jam Gadang-nya, menarik perhatian tidak hanya karena kekayaan budaya, Sejarah dan alamnya yang menakjubkan, tetapi…
(Oleh: Afifah, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Pernyataan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada 9 Juli 2025 patut menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Pesan yang disampaikan bukan sekadar kritik, tetapi sebuah dorongan transformasi mendasar dalam pola pengelolaan keuangan daerah di…
(Oleh: Safi’i Maizen, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) patut menjadi perbincangan nasional. Selama ini, sistem pensiun PNS baik pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Namun, dalam kondisi fiskal yang semakin kompleks, terutama dengan beban kewajiban jangka…
(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Stasiun Lambung di Bukittinggi adalah salah satu properti penting yang memiliki arti sejarah yang mendalam serta potensi besar untuk memperkuat sektor transportasi dan pariwisata. Namun, saat ini, stasiun tersebut tidak beroperasi dan dalam keadaan yang kurang terawat. Dari berbagai sumber yang didapat, penutupan stasiun ini menimbulkan berbagai masalah,…
(Oleh: Thajri Nicopal, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, angkat suara terkait nasib 1.411 guru prioritas satu (P1) dari sekolah swasta atau R1D di Jawa Tengah yang belum mendapat penempatan, meski telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021 sampai dengan…
(Oleh : M.Akbar Rilda, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merugikan negara dan menghambat pembangunan. Proses pengadaan barang dan jasa sering melibatkan anggaran publik yang besar sehingga menjadi peluang besar bagi oknum menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Kasus korupsi yang…
Permulaan tahun 1900-an, Beberapa tokoh Ulama Minangkabau mulai menyuarakan perubahan pada sistem keagamaan di negerinya. Gerakan ini dimotori oleh murid-murid dari Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang bermukim di Makkah. Beberapa tokoh seperti Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amarullah (Haji rasul), Haji Muhammad Thaib Umar, dan Haji Abdullah Ahmad adalah tokoh-tokoh yang mula…
Maraknya razia yang dilakukan (oknum) Polantas di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat memicu berbagai pertanyaan, apakah razia yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan, atau hanya alibi “mencari keuntungan” semata. Aturan razia satlantas diatur dalam Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Seperti harus memakai plang pemberitahuan razia minimal dalam…
