Negara Agraris Jadi Miris! (Egip Satria Eka Putra, Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, FH-Unand) Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, melalui momentum hari Tani Nasional 24 September 2018 ini, patut kita renungi…
Menakar Keterlibatan Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kota Padang 2018 (Egip Satria Eka Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Unand) Sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat kota Padang hanya akan memilih dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang di pilkada 27 Juni nanti. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Padang pada Senin, 12 Februari kemarin…
Revolusi Industri 4.0 dan Arah Baru Pergerakan Mahasiswa (Egip Satria Eka Putra, Kader KAMMI Komsat Unand) Saat ini dunia memasuki era baru yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 lahir dari ide revolusi industri ke empat. European Parliamentary Research Service dalam Davies (2015) menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi empat kali. Revolusi industri…
Hebat Menulis Opini “Orang boleh pintar setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”. (Pramoedya Ananta Toer) NOTE: Ini artikel lama yang ditulis dan di muat di blog lama penulis pada 16 Januari 2019 yang lalu. Maka kemungkinan akan direvisi dan diperdalam bahasannya) Para pembaca yang…
Menyoal larangan Bercadar di Perguruan Tinggi (Egip Satria Eka Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Unand) Publik tanah air sontak menjadi heboh usai Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Suka) pada Senin, 5 Maret yang lalu mengeluarkan surat keputusan yang melarang mahasiswinya untuk menggunakan cadar. Hal tersebut kemudian menuai kontroversi diberbagai kalangan. Ditambah setelah itu…
Menurut kamus politik, Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang disingkat dengan NKK/BKK, adalah sebuah penataan organisasi kemahasiswaan, dengan cara menghapus organisasi kemahasiswaan yang lama berupa Dewan Mahasiswa dan diganti dengan format yang baru. NKK/BKK adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Soeharto pada tahun 1977-1978 untuk memecah kemassifan gerakan yang dilakukan mahasiswa pada saat…
Pasca pilkada 27 Juni kemarin, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 500 kasus pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, ada tiga daerah dengan kasus ASN tidak netral terbanyak. Ketiga daerah tersebut adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Di Sulawesi Selatan terdapat 32 kasus dan di…
Pegangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia aktif sebagai Penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri menuai polemik.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada padahal telah mengatur secara jelasperihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, Bupati dan Walikota, dimana diangkatPenjabat (Pj.) yang berasal dari jabatan pimpinan madya untuk Pj. Gubernur dan pimpinanpratama untuk Pj. Bupati…
Pilkada serentak 2018 semakin menarik untuk kita ikuti. Pasalnya, para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pilkada tahun ini tidak hanya berasal dari kalangan kaum laki-laki saja, melainkan juga berasal dari kaum perempuan. Mereka ikut meramaikan pesta demokrasi daerah jilid tiga ini di beberapa daerah di tanah air. Sehingga pilkada…
Pilkada serentak jilid 3 tahun ini akan memasuki fase-fae krusial. Meskipun pemungutan suara baru dilakukan 27 Juni mendatang. Namun, tahapan penyeleggaraannya sudah dimulai. Dan terhitung sejak tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018 adalah fase-fase yang menegangkan. Dimana pada rentang waktu itu adalah fase dimana para pasangan calon akan melakukan kampanye untuk menarik simpati masyarakat….
