Kategori: Hukum & Politik

Analisis Hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

(Oleh: Tazkia Nabila Putri, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi)   Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. KHI lahir sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, agar penerapannya lebih sistematis, seragam, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. KHI ditetapkan […]

Baca Selengkapnya

BPN, Potret Ketamakan Negara atas Hak Rakyat dan Gerbang Subur Mafia Tanah

Oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen) Dalam kebudayaan Indonesia, tanah tidak pernah dipahami semata sebagai aset ekonomi. Ia adalah simbol keberlanjutan hidup, ruang spiritual, dan fondasi identitas sosial yang diwariskan lintas generasi. Tanah, dalam konsepsi agraria Nusantara, melekat pada makna “Ibu Pertiwi” yang mengikat manusia dengan sejarah, kekerabatan, dan etika kebangsaan. Namun, modernisasi yang tidak […]

Baca Selengkapnya

Negeri di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan Lama

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pergantian presiden semestinya menjadi momentum pembaruan. Rakyat berharap hadirnya arah baru, keberanian menata ulang kekuasaan, serta koreksi terhadap praktik pemerintahan yang selama satu dekade terakhir dipandang problematik. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dipersepsikan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama Presiden Joko […]

Baca Selengkapnya

Eggi Sudjana dan Daur Ulang Limbah Politik

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Politik, seperti industri, tidak pernah steril. Ia menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga melahirkan limbah. Di negara maju, limbah dikelola agar tidak merusak lingkungan. Di Indonesia, limbah politik justru sering dipoles, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke publik seolah-olah masih bernilai. Di titik inilah publik hari ini membaca fenomena […]

Baca Selengkapnya

Utang Negara Sebagai Instrumen Pengelolaan Keuangan Negera

Oleh: Delfia Chynta, Yuri Zulfianti, Tista Sari, M. Akbar Rilda, Safi’i Maizen, Thajri Nicopal, Doni Saputra.   A.     Pengertian Utang Negara Dan Daerah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 utang Negara didefenisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, […]

Baca Selengkapnya

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara Dan Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisien keuangan negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Apabila keuangan negara sepenuhnya digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, […]

Baca Selengkapnya