Kategori: Hukum & Politik

Utang Negara Sebagai Instrumen Pengelolaan Keuangan Negera

Oleh: Delfia Chynta, Yuri Zulfianti, Tista Sari, M. Akbar Rilda, Safi’i Maizen, Thajri Nicopal, Doni Saputra.   A.     Pengertian Utang Negara Dan Daerah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 utang Negara didefenisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, […]

Baca Selengkapnya

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara Dan Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisien keuangan negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Apabila keuangan negara sepenuhnya digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, […]

Baca Selengkapnya

Di Negara Ketuhanan, KUHP Menghukum Poligami Sirri Jauh Lebih Berat Dari Zina?

(Oleh : Dr. Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alathas, Lc, M.Pd, Ketua Umum HRS Center dan Sekertaris Majlis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam) Di tengah perjalanan kemanusiaan bersama Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumut (5-7 Januari 2026), penulis merasa kecolongan ketika melihat pasal 402-403 dalam KUHP baru […]

Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo dan Pilihan Melindungi Warisan Kekuasaan

(Oleh, Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pidato Presiden Prabowo Subianto pada puncak perayaan Natal di Tennis Indoor Senayan, 5 Januari 2026, layak dibaca bukan sekadar sebagai sambutan seremonial, melainkan sebagai pernyataan politik yang sarat makna. Di hadapan publik, Prabowo menyinggung para pakar dan pengamat yang kerap membicarakan dirinya di ruang-ruang podcast. Ia menyebut analisis mereka […]

Baca Selengkapnya

Pelajaran dari Venezuela: Kekuasaan Tanpa Loyalitas, Peringatan bagi Presiden Prabowo

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Sejarah menunjukkan bahwa runtuhnya kekuasaan negara jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ia merupakan akumulasi dari keretakan institusional, kemerosotan kepercayaan publik, dan rapuhnya loyalitas internal. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menegaskan bahwa negara gagal bukan semata karena kemiskinan sumber daya, melainkan karena institusi ekstraktif, […]

Baca Selengkapnya

Hukum yang Menakutkan, Negara yang Kehilangan Nurani

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Negara hukum seharusnya menjadi rumah aman bagi warganya. Namun ketika hukum justru tampil sebagai alat penakut, negara sesungguhnya sedang kehilangan nurani. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai fase serius kemunduran tersebut. Alih-alih memperkuat keadilan, hukum […]

Baca Selengkapnya