Kategori: Hukum & Politik

King Maker atau Trouble Maker di Lingkar Dalam Istana

Budaya politik Indonesia tidak sepenuhnya beranjak dari bayang-bayang feodalisme. Dalam praktiknya, relasi kekuasaan di sekitar presiden kerap menyerupai pola monarki modern, yakni akses yang terbatas, komunikasi yang tersaring, dan keputusan yang dipengaruhi oleh lingkar dalam yang tidak selalu terlihat oleh publik. Di ruang inilah sosok yang kerap disebut king maker menemukan relevansinya, dimana figur informal […]

Baca Selengkapnya

Tapaktuan – Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Muhammad Syafran, bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan, Rabu, 15 April 2026.

Rilis Kepala BPMP Aceh Kunjungi Disdikbud Aceh Selatan, Siap Bersinergi Terapkan Program Prioritas Pendidikan Nasional Tapaktuan – Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Muhammad Syafran, bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan, Rabu, 15 April 2026. Kunjungan tersebut disambut oleh Kabid GTK, Fitria Sastri, SE, M.Si yang mewakili Plt Kepala […]

Baca Selengkapnya

KPK: Singa Ompong atau Algojo Selektif Kekuasaan?

Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen) Jika pemberantasan korupsi adalah perang, maka tahun 2019 adalah momentum ketika senjata utama negara justru dilucuti dari dalam. Revisi Undang-Undang KPK bukan sekadar koreksi kelembagaan, melainkan sebuah reposisi politik, dari lembaga independen menjadi instrumen yang lebih mudah dikendalikan. Dalam perspektif institutional decay, sebagaimana dikaji oleh para ilmuwan politik seperti […]

Baca Selengkapnya

Silent Invasion China dan Rapuhnya Imajinasi Kebangsaan Indonesia

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Dunia sedang bergerak menuju babak baru sejarah global. Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk dentuman senjata, melainkan menjelma sebagai kompetisi ekonomi, dominasi teknologi, perang narasi, dan penetrasi budaya. Krisis global hari ini bersifat multidimensional, dimana mengguncang tatanan geopolitik, merombak rantai pasok dunia, dan menguji ketahanan identitas kebangsaan banyak […]

Baca Selengkapnya

Jokowi-Listyo dan Bayang-Bayang “Londo Ireng” dalam Produk Reformasi

(Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen) Reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dipromosikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum nasional. Produk ini diklaim sebagai penanda berakhirnya warisan hukum kolonial, dengan fondasi filosofis Pancasila serta orientasi pemidanaan modern yang menekankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Secara normatif, KUHP […]

Baca Selengkapnya

Pandangan Hukum Terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia

(Lola Yurita, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi)   KHI bukan undang-undang, melainkan ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, berlaku sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, KHI tidak setara dengan UU, namun diakui dan dipakai secara resmi oleh hakim Pengadilan Agama. KHI dibuat untuk menyatukan berbagai pendapat fikih yang beragam, […]

Baca Selengkapnya