Utang Negara Sebagai Instrumen Pengelolaan Keuangan Negera

Oleh: Delfia Chynta, Yuri Zulfianti, Tista Sari, M. Akbar Rilda, Safi’i Maizen, Thajri Nicopal, Doni Saputra.   A.     Pengertian Utang Negara Dan Daerah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 utang Negara didefenisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian,…

Share :
Read More

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara Dan Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisien keuangan negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Apabila keuangan negara sepenuhnya digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya,…

Share :
Read More

PENGARUH KONSTRUKSI REGULASI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT

Abstrak: Penelitian ini membahas pengaruh konstruksi regulasi desentralisasi asimetris terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi asimetris merupakan pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki, baik secara historis, sosial, maupun budaya. Provinsi Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang berbasis adat dan prinsip demokrasi lokal, menjadi salah satu…

Share :
Read More

JURNAL: Peran Cost Internalization Principle Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Mewujudkan Pembangunan Berkelannjutan (Sustainable Development)

Peran Cost Internalization Principle Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Mewujudkan Pembangunan Berkelannjutan (Sustainable Development) (Studi Kasus PT Bakapindo dan CV. Bukit Raya, Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu kapur di Jorong Durian, Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Sumatera Barat) Egip Satria Eka Putra, SH, MH Hukum Lingkungan & Konservasi…

Share :
Read More

Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah

Pegangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia aktif sebagai Penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri menuai polemik.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada padahal telah mengatur secara jelasperihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, Bupati dan Walikota, dimana diangkatPenjabat (Pj.) yang berasal dari jabatan pimpinan madya untuk Pj. Gubernur dan pimpinanpratama untuk Pj. Bupati…

Share :
Read More