PENGARUH KONSTRUKSI REGULASI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT

Abstrak: Penelitian ini membahas pengaruh konstruksi regulasi desentralisasi asimetris terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi asimetris merupakan pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki, baik secara historis, sosial, maupun budaya. Provinsi Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang berbasis adat dan prinsip demokrasi lokal, menjadi salah satu…

Share :
Read More

JURNAL: Peran Cost Internalization Principle Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Mewujudkan Pembangunan Berkelannjutan (Sustainable Development)

Peran Cost Internalization Principle Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Mewujudkan Pembangunan Berkelannjutan (Sustainable Development) (Studi Kasus PT Bakapindo dan CV. Bukit Raya, Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu kapur di Jorong Durian, Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Sumatera Barat) Egip Satria Eka Putra, SH, MH Hukum Lingkungan & Konservasi…

Share :
Read More

Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah

Pegangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia aktif sebagai Penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri menuai polemik.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada padahal telah mengatur secara jelasperihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, Bupati dan Walikota, dimana diangkatPenjabat (Pj.) yang berasal dari jabatan pimpinan madya untuk Pj. Gubernur dan pimpinanpratama untuk Pj. Bupati…

Share :
Read More