Jalan Pikiran

Kategori: Jurnal

7 Postingan

PERBANDINGAN KUHAP LAMA DAN BARU: PUTUSAN PN BUKITTINGGI NOMOR 27/2023 TENTANG TPPO

01 Mei 2026 By Muhammad Yusuf salam 0 komentar

Author: Muhammad Alvi Syukri, SH. MH., Email: muhammadalvisyukri27@gmail.com Egip Satria Eka Putra SH,MH. Dr. Ridwan Putra SH,.MH , Rini Suryanti SH,.MH, Muhammad Yusuf Salam Email. Mysalam04@gmail.com Universitas Prima Nusantara Bukittinggi Abstrak Di dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp120 juta pada terdakwa atas nama Irma […]

Baca Selengkapnya

Utang Negara Sebagai Instrumen Pengelolaan Keuangan Negera

15 Jan 2026 By Admin jalanpikiran.com 0 komentar

Oleh: Delfia Chynta, Yuri Zulfianti, Tista Sari, M. Akbar Rilda, Safi’i Maizen, Thajri Nicopal, Doni Saputra.   A.     Pengertian Utang Negara Dan Daerah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 utang Negara didefenisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, […]

Baca Selengkapnya

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara Dan Tindak Pidana Korupsi

15 Jan 2026 By Admin jalanpikiran.com 0 komentar

PENDAHULUAN Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisien keuangan negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Apabila keuangan negara sepenuhnya digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, […]

Baca Selengkapnya

PENGARUH KONSTRUKSI REGULASI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT

17 Agu 2025 By Egip Saep 0 komentar

Abstrak: Penelitian ini membahas pengaruh konstruksi regulasi desentralisasi asimetris terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi asimetris merupakan pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki, baik secara historis, sosial, maupun budaya. Provinsi Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang berbasis adat dan prinsip demokrasi lokal, menjadi salah satu […]

Baca Selengkapnya

JURNAL: Peran Cost Internalization Principle Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Mewujudkan Pembangunan Berkelannjutan (Sustainable Development)

08 Apr 2025 By Egip Saep 0 komentar

Peran Cost Internalization Principle Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Mewujudkan Pembangunan Berkelannjutan (Sustainable Development) (Studi Kasus PT Bakapindo dan CV. Bukit Raya, Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu kapur di Jorong Durian, Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Sumatera Barat) Egip Satria Eka Putra, SH, MH Hukum Lingkungan & Konservasi […]

Baca Selengkapnya