Kategori: Opini
Legalisasi Tambang Rakyat: Jalan Kedaulatan dan Keadilan Sumber Daya Nasional
(Oleh : Delky Nofrizal Qutni – Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Selatan, Wakil Ketua DPW APRI Prov. Aceh) Presiden Prabowo Subianto memasuki masa pemerintahan dengan agenda besar untuk menegakkan kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam. Namun di antara seluruh sektor strategis itu, terdapat satu sektor yang selama ini diabaikan negara,…
Bawas MA Melawan Mafia Bank: Pertaruhan Kepercayaan Publik
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Dunia perbankan berdiri di atas dua fondasi utama yang tak dapat ditawar yakni kehati-hatian dan kepercayaan. Dua nilai ini adalah darah dan nadi sistem keuangan modern. Sekali saja keduanya tercemar, bukan hanya satu lembaga yang goyah, melainkan seluruh bangunan keuangan nasional ikut berguncang. Kasus dugaan penggelapan aset nasabah oleh…
Disharmoni Regulasi dan Harapan Baru: Ujian Kekhususan Aceh di Lubang Tambang Rakyat
(Oleh: Delky Nofrizal Qutni, Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Selatan/ Wakil Ketua DPW APRI Provinsi Aceh) Hampir dua dekade setelah Aceh memperoleh kekhususan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sektor pertambangan rakyat masih berjalan di ruang gelap hukum. Kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Aceh, terutama emas, pasir, dan mineral ikutan…
“Mengurai Masalah Premanisme Berkedok Organisasi Masyarakat”
(Oleh: Berliana Putri, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Premanisme adalah sebuah istilah yang merujuk pada perilaku atau gaya hidup yang mengandalkan kekerasan, intimidasi, atau tindakan criminal lainnya untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun kelompok. Premanisme sering dikaitkan dengan kegiatan pemerasan dan tindakan lainnya yang mengancam keamanan dan ketertiban umum dan menciptakan rasa takut…
Wajah Ganda Pemerintahan Daerah, Antara Desentralisasi dan Minimnya Akuntabilitas
(Oleh: Yuri zulfianti, Mahasiswi Prodi Hukum, UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi. Gagasan utama dari desentralisasi adalah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik mereka sendiri, dengan harapan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dua dekade…
Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
(Oleh: Hilda Elsa Sari, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi setiap wilayah untuk mandiri mengembangkan potensi lokal. Namun kenyataannya hasil otonomi di Sumbar belum optimal. Gubernur Mahyeldi bahkan mengakui bahwa 27 tahun pasca otonomi daerah “belum berjalan sesuai esensinya” dan dampaknya belum tampak nyata bagi banyak daerah di Sumatera Barat….
Desentralisasi yang Terluka: Ketika Koperasi Diatur dari Atas
(Tista Sari, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan semangat reformasi yang melahirkan otonomi daerah, memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bidang yang diserahkan ke daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan dan pengelolaan koperasi. Namun, akhir-akhir ini muncul kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kembali urusan…
Menelaah Bahaya Peningkatan Drastis Produksi Sampah Di Kota Bukittinggi di Saat Liburan
(Oleh: Mutasya Lifa Nabilla, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah destinasi wisata favorit saat musim libur panjang, baik itu lebaran, maupun libur sekolah. Beberapa daerah yang jadi tujuan diantaranya Kota Bukittinggi yang identik dengan ikon Jam Gadang-nya, menarik perhatian tidak hanya karena kekayaan budaya, Sejarah dan alamnya yang menakjubkan, tetapi…
Menuju Daerah yang Mandiri Secara Fiskal: Desentralisasi Tidak Boleh Sekadar Simbolis
(Oleh: Afifah, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Pernyataan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada 9 Juli 2025 patut menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Pesan yang disampaikan bukan sekadar kritik, tetapi sebuah dorongan transformasi mendasar dalam pola pengelolaan keuangan daerah di…
Pemda Ikut Tanggung Pensiunan PNS: Langkah Realistis, Tapi Perlu Strategi yang Adil dan Berkeadilan
(Oleh: Safi’i Maizen, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) patut menjadi perbincangan nasional. Selama ini, sistem pensiun PNS baik pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Namun, dalam kondisi fiskal yang semakin kompleks, terutama dengan beban kewajiban jangka…