Opisisi Loyal dan Oposisi Setengah Hati (Egip Satria Eka Putra, Ketua MPM KM Unand) Tinggal menunggu waktu, Joko Widodo sudah bisa dipastikan memimpin Indonesia untuk kedua kalinya. Pasalnya Minggu, 30 Juni 2019 pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Setelah sebelumnya melewati…
Jalan Pikiran, Blangpidie- Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPW APRI) Aceh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, atas langkah berani dan bersejarah dalam mencabut rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT Laguna Jaya Tambang yang berlokasi di tiga kecamatan wilayah Manggeng Raya beberapa waktu lalu. Keputusan…
Subulussalam, Jalam Pikiran.com – Sebuah video yang menampilkan sejumlah karyawan PT Laot Bangko menenggak minuman keras tradisional jenis tuak di lingkungan kantor perusahaan, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, viral di media sosial sejak Jumat 31 Oktober 2025 sore. Aksi tersebut memicu kecaman luas, termasuk dari anggota DPRK Subulussalam asal Partai Gerindra, Antoni, yang menilai…
“Kamu, Dengan Hijab Abu-abu mu“ Ketika itu tak ada lagi yang namanya hari kebetulan, Lagi, dimana aku dengan baju koko warna ungu kesukaanku, Kamu dengan hijab abu-abu kebanggaanmu, “Aku sudah siap mas, kajiannya mulai jam 09.00 kan? Ayuuk kita berangkat..:)” (16/01/19)
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Negara hukum seharusnya menjadi rumah aman bagi warganya. Namun ketika hukum justru tampil sebagai alat penakut, negara sesungguhnya sedang kehilangan nurani. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai fase serius kemunduran tersebut. Alih-alih memperkuat keadilan, hukum…
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Indonesia tampak semakin kehilangan arah dalam mengelola rumah besarnya sendiri. Di tengah gegap gempita pembangunan dan jargon pertumbuhan ekonomi, kita justru menyaksikan negara yang seolah “salah urus”. Benang kusut kebijakan publik yang tidak sinkron, tumpang tindih regulasi, dan tata kelola keuangan negara yang amburadul, mencerminkan betapa lemahnya arah kepemimpinan…
(Oleh: Mutasya Lifa Nabila,Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program makan gratis yang diinisiasi oleh calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada warga yang mendukung, tetapi ada juga yang mengkritiknya. Salah satu warga yang mendukung adalah Ade (45), seorang ayah dari anak perempuan berusia…
(Oleh: Hilda Elsa Sari, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi setiap wilayah untuk mandiri mengembangkan potensi lokal. Namun kenyataannya hasil otonomi di Sumbar belum optimal. Gubernur Mahyeldi bahkan mengakui bahwa 27 tahun pasca otonomi daerah “belum berjalan sesuai esensinya” dan dampaknya belum tampak nyata bagi banyak daerah di Sumatera Barat….
(Oleh: Yuri zulfianti, Mahasiswi Prodi Hukum, UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi. Gagasan utama dari desentralisasi adalah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik mereka sendiri, dengan harapan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dua dekade…
(Oleh: Azzahra Audelia Rachmi, mahasiswa prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta) Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan kabar bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang turun cukup drastis sampai 1,84% dan bahkan nyaris menyentuh titik terendah dalam sejarah. Pada 8 April 2025, nilai tukar rupiah tembus sampai Rp16.860 per dolar AS. Angka ini sangat rendah…
