Tranding

Menilik  Penegakan Hukum Di Penghujung Era Pemerintahan Jokowi

Menilik  Penegakan Hukum Di Penghujung Era Pemerintahan Jokowi Oleh: Viona Wahyu Rusnita,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reformasi hukum selalu menjadi tantangan di setiap era pemerintahan, salah satunya era pemerintahan Jokowi. Era Pemerintahan Joko Widodo dimulai sejak periode pertama yaitu dari tahun 2014-2019 kemudian dilanjutkan pada periode kedua sejak 2019-2024 yang akan datang. Setelah menjabat hampir…

Share :
Read More

Rawan Praktek Gratifikasi, KPK hingga Kejagung Diminta Usut Potensi Jual Beli Rekomendasi dan Izin Eksplorasi di Barat Selatan Aceh

Jalan Pikiran, Banda Aceh- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi(ALAMP AKSI) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk turun tangan mengusut dugaan praktik jual beli rekomendasi dan izin eksplorasi pertambangan di wilayah Barat Selatan Aceh. Ia menilai, indikasi gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan…

Share :
Read More

Program Makan Bergizi Gratis: Respon Anak SD Yang Picky Eater

Oleh: Farah Salsabila Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang dijanjikan oleh presiden Prabowo saat mencalonkan diri menjadi presiden. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak sekolah yang nutrisinya kurang terpenuhi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini digalakkan oleh pemerintah menjadi langkah ambisius dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, terutama siswa Sekolah Dasar (SD)….

Share :
Read More

Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

(Oleh: Hilda Elsa Sari, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi setiap wilayah untuk mandiri mengembangkan potensi lokal. Namun kenyataannya hasil otonomi di Sumbar belum optimal. Gubernur Mahyeldi bahkan mengakui bahwa 27 tahun pasca otonomi daerah “belum berjalan sesuai esensinya” dan dampaknya belum tampak nyata bagi banyak daerah di Sumatera Barat….

Share :
Read More

Lawan Politik Uang, Lawan Korupsi !

Pilkada serentak  jilid 3 tahun ini akan memasuki fase-fae krusial. Meskipun pemungutan suara baru dilakukan 27 Juni mendatang. Namun, tahapan penyeleggaraannya sudah dimulai. Dan terhitung sejak tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018 adalah fase-fase yang menegangkan. Dimana pada rentang waktu itu adalah fase dimana para pasangan calon akan melakukan kampanye untuk menarik simpati masyarakat….

Share :
Read More

IMPS Kecam Camat Samadua, Diduga Intervensi Keuchik Teken Rekomendasi Tambang Tanpa Musyawarah

Jalan Pikiran, Banda Aceh – Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS) Banda Aceh- Aceh Besar mengecam keras dugaan intervensi sepihak yang dilakukan Camat Samadua terhadap sejumlah keuchik untuk menandatangani surat rekomendasi izin eksplorasi tambang tanpa melalui mekanisme musyawarah gampong. Ketua Umum IMPS, Fatan Sabilulhaq, menyebut tindakan itu bukan hanya pelanggaran prosedur, melainkan bentuk nyata arogansi kekuasaan…

Share :
Read More

Di Negara Ketuhanan, KUHP Menghukum Poligami Sirri Jauh Lebih Berat Dari Zina?

(Oleh : Dr. Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alathas, Lc, M.Pd, Ketua Umum HRS Center dan Sekertaris Majlis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam) Di tengah perjalanan kemanusiaan bersama Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumut (5-7 Januari 2026), penulis merasa kecolongan ketika melihat pasal 402-403 dalam KUHP baru…

Share :
Read More

Program Makan Gratis Bergizi Dan Ancaman Bagi Food Waste

(Oleh: Doni Saputra, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Siang Gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran pada dasarnya membawa angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Gimana tidak? tak tanggung-tanggung menurut TKN Prabowo Gibran di tahun pertama akan menggelontorkan dana sebesar Rp 120 triliun. hal ini dapat menjadi jawaban atas masalah stunting, kurang gizi…

Share :
Read More

Bupati Aceh Selatan Tegaskan Akan Evaluasi Menyeluruh terhadap Tumpang Tindih Rekomendasi IUP

JALAN PIKIRAN-BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menegaskan belum dapat memproses permohonan pembaruan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan PT Menara Kembar Abadi (MKA). Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, menyatakan kebijakan ini merupakan langkah kehati-hatian setelah ditemukan indikasi tumpang tindih wilayah dengan beberapa pihak lain di kawasan yang sama. Mirwan menjelaskan bahwa evaluasi…

Share :
Read More