PENYALAHGUNAAN UANG PAJAK OLEH OKNUM PEJABAT: DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA NEGARA

Miftahul Jannah – Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang yang dibayarkan masyarakat melalui pajak seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, pajak bukan hanya kewajiban masyarakat kepada negara, tetapi juga bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan serius dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya penyalahgunaan dana oleh oknum pejabat. Menurut saya, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Sebab, masyarakat telah memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan harapan memperoleh pelayanan dan pembangunan yang layak, tetapi justru terdapat pejabat yang memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Pada dasarnya, kewajiban masyarakat untuk membayar pajak ditegaskan dalam Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun, menurut saya, kewajiban negara tidak berhenti setelah menerima pembayaran pajak. Negara juga bertanggung jawab memastikan uang tersebut dikelola secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, uang pajak merupakan amanah masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan umum.

Penyalahgunaan uang pajak dapat terjadi melalui berbagai tindakan, seperti penggelembungan anggaran (mark-up), penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga korupsi dalam proyek pembangunan. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan persoalan tersebut, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo yang terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang, kasus Gayus Tambunan yang terlibat dalam mafia perpajakan, serta kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi bahkan di lingkungan pejabat yang seharusnya menjaga dan mengelola keuangan negara.

Menurut saya, persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana. Tindakan tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Penyalahgunaan uang pajak memberikan dampak luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun terhadap kepercayaan masyarakat. Pertama, menghambat pembangunan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk fasilitas umum justru disalahgunakan. Kedua, menimbulkan ketidakadilan sosial karena masyarakat tetap diwajibkan membayar pajak, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara merata. Ketiga, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketika muncul kasus korupsi, masyarakat mulai mempertanyakan ke mana uang pajak yang selama ini mereka bayarkan digunakan. Bahkan, dalam kasus Rafael Alun, muncul gerakan #StopBayarPajak di media sosial sebagai bentuk kekecewaan masyarakat. Keempat, menurunkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena muncul anggapan bahwa uang yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik.

Menurut saya, dampak paling berbahaya bukan hanya hilangnya uang negara, melainkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan satu kasus penyalahgunaan wewenang dapat merusaknya dalam waktu singkat.

Dalam perspektif hukum, pengelolaan keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, tidak setiap kesalahan penggunaan anggaran otomatis merupakan tindak pidana korupsi karena harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidananya melalui proses peradilan.

Untuk mencegah penyalahgunaan uang pajak, pemerintah perlu memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Transparansi penggunaan anggaran harus ditingkatkan, pengawasan oleh BPK harus berjalan secara independen dan profesional, serta sanksi tegas harus diberikan tanpa memandang jabatan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan ruang untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan.

Berdasarkan uraian tersebut, saya berpendapat bahwa penyalahgunaan uang pajak oleh oknum pejabat merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa. Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan negara dalam mengelola pajak tidak hanya dinilai dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari bagaimana uang tersebut digunakan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada negara tidak cukup dibangun melalui janji dan kebijakan, tetapi harus dibuktikan melalui pengelolaan keuangan negara yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.