(Oleh : Dr. Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alathas, Lc, M.Pd, Ketua Umum HRS Center dan Sekertaris Majlis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam) Di tengah perjalanan kemanusiaan bersama Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumut (5-7 Januari 2026), penulis merasa kecolongan ketika melihat pasal 402-403 dalam KUHP baru…
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Banjir dan longsor yang berulang di Aceh Utara dan Bireuen tidak lagi layak disebut sebagai musibah alam semata. Ia adalah bencana yang diciptakan, disusun perlahan melalui pembiaran, dan dilegitimasi oleh kepentingan ekonomi yang mengorbankan daya dukung lingkungan. Setiap kali hujan turun deras, rakyat dipaksa menanggung akibat dari keputusan-keputusan yang…
(Oleh, Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pidato Presiden Prabowo Subianto pada puncak perayaan Natal di Tennis Indoor Senayan, 5 Januari 2026, layak dibaca bukan sekadar sebagai sambutan seremonial, melainkan sebagai pernyataan politik yang sarat makna. Di hadapan publik, Prabowo menyinggung para pakar dan pengamat yang kerap membicarakan dirinya di ruang-ruang podcast. Ia menyebut analisis mereka…
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Sejarah menunjukkan bahwa runtuhnya kekuasaan negara jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ia merupakan akumulasi dari keretakan institusional, kemerosotan kepercayaan publik, dan rapuhnya loyalitas internal. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menegaskan bahwa negara gagal bukan semata karena kemiskinan sumber daya, melainkan karena institusi ekstraktif,…
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Negara hukum seharusnya menjadi rumah aman bagi warganya. Namun ketika hukum justru tampil sebagai alat penakut, negara sesungguhnya sedang kehilangan nurani. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai fase serius kemunduran tersebut. Alih-alih memperkuat keadilan, hukum…
(Oleh: T. A. Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H, Mantan Pangdam Iskandar Muda, Tokoh Masyarakat Aceh) Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa pekan terakhir kembali menguji makna kehadiran negara di tengah penderitaan warganya. Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, saya mengikuti penanganan bencana ini dengan penuh perhatian, sekaligus dengan rasa hormat…
(Penulis: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen) Setiap bangsa yang sedang sakit selalu membutuhkan obat di luar kebiasaan. Dalam situasi ketika hukum tak lagi berpihak pada keadilan, ketika korupsi menjadi budaya, dan ketika elit bersekongkol menindas kepentingan publik, maka bangsa itu tak lagi bisa diselamatkan dengan langkah-langkah yang normal. Ia memerlukan pemimpin yang berani menempuh jalan yang…
(Penulis: Sri Radjasa, MBA, Pemerhati Intelijen) Dalam dunia geopolitik modern, kekuatan ekonomi tak lagi ditentukan oleh senjata, melainkan oleh kemampuan sebuah negara memanfaatkan kerja sama global untuk memperkuat dirinya. Tiongkok, lewat kebijakan One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI), memberi contoh bagaimana sebuah visi besar dapat menjadi alat membangun pengaruh global….
Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh menggelar Lokakarya Komunikasi dan Informasi, Rabu (5/11/2025), di Banda Aceh. Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai Upaya Mengintegrasikan Satu Data Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gampong.” Lokakarya diikuti oleh pimpinan instansi vertikal, Kepala SKPA terkait, DPMG…
(Penulis: Sri Radjasa, M. BA (Pemerhati Intelijen) Pemberantasan korupsi di Indonesia kerap terasa seperti pertarungan simbolik yang ramai di panggung, senyap di belakang layar. Dalam banyak kasus besar, terutama di sektor energi dan BUMN strategis seperti Pertamina, penegakan hukum seakan berhenti pada lapisan permukaan dengan menangkap pelaku operasional, namun membiarkan arsitek kebijakan dan jejaring kuasa…
