Silent Invasion China dan Rapuhnya Imajinasi Kebangsaan Indonesia

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Dunia sedang bergerak menuju babak baru sejarah global. Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk dentuman senjata, melainkan menjelma sebagai kompetisi ekonomi, dominasi teknologi, perang narasi, dan penetrasi budaya. Krisis global hari ini bersifat multidimensional, dimana mengguncang tatanan geopolitik, merombak rantai pasok dunia, dan menguji ketahanan identitas kebangsaan banyak…

Share :
Read More

Jokowi-Listyo dan Bayang-Bayang “Londo Ireng” dalam Produk Reformasi

(Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen) Reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dipromosikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum nasional. Produk ini diklaim sebagai penanda berakhirnya warisan hukum kolonial, dengan fondasi filosofis Pancasila serta orientasi pemidanaan modern yang menekankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Secara normatif, KUHP…

Share :
Read More

Pandangan Hukum Terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia

(Lola Yurita, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi)   KHI bukan undang-undang, melainkan ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, berlaku sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, KHI tidak setara dengan UU, namun diakui dan dipakai secara resmi oleh hakim Pengadilan Agama. KHI dibuat untuk menyatukan berbagai pendapat fikih yang beragam,…

Share :
Read More

Analisis Hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

(Oleh: Tazkia Nabila Putri, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi)   Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. KHI lahir sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, agar penerapannya lebih sistematis, seragam, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. KHI ditetapkan…

Share :
Read More

BPN, Potret Ketamakan Negara atas Hak Rakyat dan Gerbang Subur Mafia Tanah

Oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen) Dalam kebudayaan Indonesia, tanah tidak pernah dipahami semata sebagai aset ekonomi. Ia adalah simbol keberlanjutan hidup, ruang spiritual, dan fondasi identitas sosial yang diwariskan lintas generasi. Tanah, dalam konsepsi agraria Nusantara, melekat pada makna “Ibu Pertiwi” yang mengikat manusia dengan sejarah, kekerabatan, dan etika kebangsaan. Namun, modernisasi yang tidak…

Share :
Read More

Negeri di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan Lama

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pergantian presiden semestinya menjadi momentum pembaruan. Rakyat berharap hadirnya arah baru, keberanian menata ulang kekuasaan, serta koreksi terhadap praktik pemerintahan yang selama satu dekade terakhir dipandang problematik. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dipersepsikan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama Presiden Joko…

Share :
Read More

Eggi Sudjana dan Daur Ulang Limbah Politik

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Politik, seperti industri, tidak pernah steril. Ia menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga melahirkan limbah. Di negara maju, limbah dikelola agar tidak merusak lingkungan. Di Indonesia, limbah politik justru sering dipoles, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke publik seolah-olah masih bernilai. Di titik inilah publik hari ini membaca fenomena…

Share :
Read More

Di Negara Ketuhanan, KUHP Menghukum Poligami Sirri Jauh Lebih Berat Dari Zina?

(Oleh : Dr. Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alathas, Lc, M.Pd, Ketua Umum HRS Center dan Sekertaris Majlis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam) Di tengah perjalanan kemanusiaan bersama Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumut (5-7 Januari 2026), penulis merasa kecolongan ketika melihat pasal 402-403 dalam KUHP baru…

Share :
Read More

Deforestasi Sawit dan Bencana yang Disengaja

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Banjir dan longsor yang berulang di Aceh Utara dan Bireuen tidak lagi layak disebut sebagai musibah alam semata. Ia adalah bencana yang diciptakan, disusun perlahan melalui pembiaran, dan dilegitimasi oleh kepentingan ekonomi yang mengorbankan daya dukung lingkungan. Setiap kali hujan turun deras, rakyat dipaksa menanggung akibat dari keputusan-keputusan yang…

Share :
Read More

Presiden Prabowo dan Pilihan Melindungi Warisan Kekuasaan

(Oleh, Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pidato Presiden Prabowo Subianto pada puncak perayaan Natal di Tennis Indoor Senayan, 5 Januari 2026, layak dibaca bukan sekadar sebagai sambutan seremonial, melainkan sebagai pernyataan politik yang sarat makna. Di hadapan publik, Prabowo menyinggung para pakar dan pengamat yang kerap membicarakan dirinya di ruang-ruang podcast. Ia menyebut analisis mereka…

Share :
Read More