Kategori: Hukum & Politik
Program Makan Gratis Bergizi Dan Ancaman Bagi Food Waste
(Oleh: Doni Saputra, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Siang Gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran pada dasarnya membawa angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Gimana tidak? tak tanggung-tanggung menurut TKN Prabowo Gibran di tahun pertama akan menggelontorkan dana sebesar Rp 120 triliun. hal ini dapat menjadi jawaban atas masalah stunting, kurang gizi…
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Realita Bercita Rasa Angan-angan!
(Oleh: Berliana Putri, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis sekaligus andalan dalam pemerintahan Bapak Prabowo subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program MBG diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 setelah melewati rangkaian pembahasan dan perdebatan yang panjang. Dalam APBN…
Program Makan Gratis Bergizi : Antara Harapan Dan Realita!
(Oleh: M. Farhan Hardiansah, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Gratis Bergizi (MGB) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam pelaksanaannya, MGB bertujuan…
Kepala Daerah Dipilih DPRD, Awal Kemunduran Bagi Demokrasi Indonesia?
(Oleh: Delfia Chynta, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat. Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru. Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah digulingkannya rezim…
Mempertanyakan Prosedur Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
(Oleh: Tista Sari, Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UPN Bukittinggi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan & utama dari Presiden Prabowo Subianto. Analisa dari banyak pihak menilai ada banyak dampak positif dan negatif dari program MBG tersebut bagi masyarakat. Adanya program MBG ini maka makanan anak-anak di sekolah terjamin, sehingga dapat meningkatkan…
Presidential Threshold Dihapus, Ancaman Serius Untuk Parpol Besar?
(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UPN Bukittinggi) Presidential Threshold, diartikan sebagai pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam jumlah perolehan suara, atau jumlah kursi yang harus didapatkan oleh partai politik yang ingin mencalonkan peserta pemilu dalam pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik tersebut atau dengan gabungan dari partai politik. Presidential Threshold…
Menilik Penegakan Hukum Di Penghujung Era Pemerintahan Jokowi
Menilik Penegakan Hukum Di Penghujung Era Pemerintahan Jokowi Oleh: Viona Wahyu Rusnita,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reformasi hukum selalu menjadi tantangan di setiap era pemerintahan, salah satunya era pemerintahan Jokowi. Era Pemerintahan Joko Widodo dimulai sejak periode pertama yaitu dari tahun 2014-2019 kemudian dilanjutkan pada periode kedua sejak 2019-2024 yang akan datang. Setelah menjabat hampir…
Dinamika Politik Hukum Dibalik Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dinamika Politik Hukum Dibalik Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nadya Oktaria Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas) Korupsi seakan sudah menjadi benalu tetap dalam tata pemerintahan yang penuh dengan kerahasiaannya.Pejabat publik dalam tata pemerintahan dan kenegaraan tak luput dari tindakan yang menjijikan ini.Bahkan, Oknum…
Bahayanya Jika Wali Nagari Menjabat 27 Tahun
Bahayanya Jika Wali Nagari Menjabat 27 Tahun (Egip Satria Eka Putra, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unand) Ribuan kepala desa dari beberapa daerah di Indonesia memadati Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada 17 Januari 2023 yang lalu. Dilansir dari Antara.com (23/01/23), ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) ini melakukan unjuk rasa dengan…
Dilema Sertipikat Tanah Elektronik
Dilema Sertipikat Tanah Elektronik (Egip Satria Eka Putra, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unand) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan munculnya komputer dan internet telah mendorong terjadinya inovasi besar-besaran berupa komputerisasi dan digitalisasi pada setiap asepek kehidupan dan pengelolaan pemerintahan. Salah satu yang juga ikut terdampak adalah dalam proses pendaftaran tanah. Dimana proses pendaftaran di Indonesia…
