Kategori: Hukum & Politik
Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
(Oleh: Hilda Elsa Sari, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi setiap wilayah untuk mandiri mengembangkan potensi lokal. Namun kenyataannya hasil otonomi di Sumbar belum optimal. Gubernur Mahyeldi bahkan mengakui bahwa 27 tahun pasca otonomi daerah “belum berjalan sesuai esensinya” dan dampaknya belum tampak nyata bagi banyak daerah di Sumatera Barat….
Desentralisasi yang Terluka: Ketika Koperasi Diatur dari Atas
(Tista Sari, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Desentralisasi merupakan semangat reformasi yang melahirkan otonomi daerah, memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bidang yang diserahkan ke daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan dan pengelolaan koperasi. Namun, akhir-akhir ini muncul kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kembali urusan…
Menuju Daerah yang Mandiri Secara Fiskal: Desentralisasi Tidak Boleh Sekadar Simbolis
(Oleh: Afifah, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Pernyataan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada 9 Juli 2025 patut menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Pesan yang disampaikan bukan sekadar kritik, tetapi sebuah dorongan transformasi mendasar dalam pola pengelolaan keuangan daerah di…
Pemda Ikut Tanggung Pensiunan PNS: Langkah Realistis, Tapi Perlu Strategi yang Adil dan Berkeadilan
(Oleh: Safi’i Maizen, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) patut menjadi perbincangan nasional. Selama ini, sistem pensiun PNS baik pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Namun, dalam kondisi fiskal yang semakin kompleks, terutama dengan beban kewajiban jangka…
Penutupan Stasiun Lambung Bukittinggi: Implikasi Hukum terhadap PAD Kota Bukittinggi
(Oleh: Avivah, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Stasiun Lambung di Bukittinggi adalah salah satu properti penting yang memiliki arti sejarah yang mendalam serta potensi besar untuk memperkuat sektor transportasi dan pariwisata. Namun, saat ini, stasiun tersebut tidak beroperasi dan dalam keadaan yang kurang terawat. Dari berbagai sumber yang didapat, penutupan stasiun ini menimbulkan berbagai masalah,…
PENGARUH KONSTRUKSI REGULASI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT
Abstrak: Penelitian ini membahas pengaruh konstruksi regulasi desentralisasi asimetris terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi asimetris merupakan pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki, baik secara historis, sosial, maupun budaya. Provinsi Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang berbasis adat dan prinsip demokrasi lokal, menjadi salah satu…
Lulus Tak Diangkat: Tanggung Jawab Hukum Pemda atas Nasib 1.411 Guru P1 Swasta di Jawa Tengah
(Oleh: Thajri Nicopal, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, angkat suara terkait nasib 1.411 guru prioritas satu (P1) dari sekolah swasta atau R1D di Jawa Tengah yang belum mendapat penempatan, meski telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021 sampai dengan…
Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah: Pembelajaran Dari Kasus PDAM Makassar
(Oleh : M.Akbar Rilda, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merugikan negara dan menghambat pembangunan. Proses pengadaan barang dan jasa sering melibatkan anggaran publik yang besar sehingga menjadi peluang besar bagi oknum menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Kasus korupsi yang…
Tidak Sepaham, Praktik Adat Merariq Di Lombok Tidak Sejalan Dengan Undang – Undang Perkawinan
(Oleh : Nadya Oktaria Putri, S.H.) Baru-baru ini telah viral pernikahan sepasang pengantin anak di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di media sosial. Ironisnya, Pernikahan anak ini seakan dirayakan oleh masyarakat setempat seakan hal tersebut sudah dianggap normal. Pelaku pernikahan anak di Lombok tengah ini berinisial R ( 16 ) dan Y yang…
Demo Ojol 20 Mei 2025: Suara Kecil di Tengah Bisingnya Kemajuan Digital!
(Oleh: Tegar Rizki Dwipangga, mahasiswa prodi Sastra Indonesia UNY) Tanggal 20 Mei 2025 menjadi saksi dari salah satu aksi unjuk rasa terbesar yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) di berbagai kota di Indonesia. Ribuan pengemudi turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan yang telah lama dipendam—tentang tarif yang tidak manusiawi, ketidakjelasan sistem, dan minimnya…