Kategori: Hukum & Politik
Lulus Tak Diangkat: Tanggung Jawab Hukum Pemda atas Nasib 1.411 Guru P1 Swasta di Jawa Tengah
(Oleh: Thajri Nicopal, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, angkat suara terkait nasib 1.411 guru prioritas satu (P1) dari sekolah swasta atau R1D di Jawa Tengah yang belum mendapat penempatan, meski telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021 sampai dengan…
Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah: Pembelajaran Dari Kasus PDAM Makassar
(Oleh : M.Akbar Rilda, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merugikan negara dan menghambat pembangunan. Proses pengadaan barang dan jasa sering melibatkan anggaran publik yang besar sehingga menjadi peluang besar bagi oknum menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Kasus korupsi yang…
Tidak Sepaham, Praktik Adat Merariq Di Lombok Tidak Sejalan Dengan Undang – Undang Perkawinan
(Oleh : Nadya Oktaria Putri, S.H.) Baru-baru ini telah viral pernikahan sepasang pengantin anak di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di media sosial. Ironisnya, Pernikahan anak ini seakan dirayakan oleh masyarakat setempat seakan hal tersebut sudah dianggap normal. Pelaku pernikahan anak di Lombok tengah ini berinisial R ( 16 ) dan Y yang…
Demo Ojol 20 Mei 2025: Suara Kecil di Tengah Bisingnya Kemajuan Digital!
(Oleh: Tegar Rizki Dwipangga, mahasiswa prodi Sastra Indonesia UNY) Tanggal 20 Mei 2025 menjadi saksi dari salah satu aksi unjuk rasa terbesar yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) di berbagai kota di Indonesia. Ribuan pengemudi turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan yang telah lama dipendam—tentang tarif yang tidak manusiawi, ketidakjelasan sistem, dan minimnya…
Ormas Semakin Melunjak, Bagaimana Selanjutnya?
(Oleh: Alfina Nur Alifah, tudi Sastra Indonesia, Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta) Dalam negara demokrasi, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Idealnya, ormas berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, turut serta dalam pembangunan sosial, advokasi, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Namun sayangnya, tidak sedikit ormas yang justru menyimpang…
Isu Ketidaksetaraan, Tantangan Terbesar bagi Perempuan
(Oleh : Nabilla Febriana, Mahasiswi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta) Diskriminasi gender masih menjadi permasalahan yang mengakar di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan. Hal ini tentunya membatasi seseorang untuk memiliki suatu hak tertentu. Kementerian PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2024 bahwa perempuan di parlemen Indonesia hanya…
Program Makan Bergizi Gratis: Respon Anak SD Yang Picky Eater
Oleh: Farah Salsabila Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang dijanjikan oleh presiden Prabowo saat mencalonkan diri menjadi presiden. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak sekolah yang nutrisinya kurang terpenuhi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini digalakkan oleh pemerintah menjadi langkah ambisius dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, terutama siswa Sekolah Dasar (SD)….
Kamu Alami Penipuan Online? Lakukan Hal ini!
(Oleh: Putra Arisandi, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Kamu pernah alami penipuan secara online? misal beli barang di market place tetapi yang sampai ke tangan kamu tidak sesuai ekspektasi? Fiks kamu jadi korban penipuan online. Kamu ingin tempuh jalur hukum tapi bingung caranya gimana? Simak uraian berikit ini langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Berikit tata…
Kena “Prank” Saat belanja Online? Bagaimana perlindungan hukumnya? Simak Penjelasannya Berikut ini!
(Oleh: Siti Rahmah Yanti, Mahasiswi Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Sebuah kasus. Ketika Saya atau kamu pernah belanja secara online, tetapi barang yang saya Terima tidak sama dengan yang saya lihat di foto iklan yang terpajang. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumenkonsumen? Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Apakah saya dapat menuntut untuk mengembalikan uang…
Analisa Kasus: Penyebaran Berita Bohong Atau Hoaks Oleh Ratna Sarumpaet
Analisa Kasus Pelanggaran UU ITE Penyebaran Berita Bohong Atau Hoaks Oleh Ratna Sarumpaet (Oleh: Fitri Ali Warni, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi) Dosen Pengampu: Egip Satria Eka Putra, SH., MH. Penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet muncul untuk pertama kalinya melalui Akun Facebook dari Swary Utami Dewi pada tanggal 2 Oktober 2018. Pada akun tersebut menjelaskan…