Kategori: Opini

Analisis Hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

(Oleh: Tazkia Nabila Putri, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi)   Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. KHI lahir sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, agar penerapannya lebih sistematis, seragam, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. KHI ditetapkan […]

Baca Selengkapnya

BPN, Potret Ketamakan Negara atas Hak Rakyat dan Gerbang Subur Mafia Tanah

Oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen) Dalam kebudayaan Indonesia, tanah tidak pernah dipahami semata sebagai aset ekonomi. Ia adalah simbol keberlanjutan hidup, ruang spiritual, dan fondasi identitas sosial yang diwariskan lintas generasi. Tanah, dalam konsepsi agraria Nusantara, melekat pada makna “Ibu Pertiwi” yang mengikat manusia dengan sejarah, kekerabatan, dan etika kebangsaan. Namun, modernisasi yang tidak […]

Baca Selengkapnya

Negeri di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan Lama

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pergantian presiden semestinya menjadi momentum pembaruan. Rakyat berharap hadirnya arah baru, keberanian menata ulang kekuasaan, serta koreksi terhadap praktik pemerintahan yang selama satu dekade terakhir dipandang problematik. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dipersepsikan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama Presiden Joko […]

Baca Selengkapnya

Eggi Sudjana dan Daur Ulang Limbah Politik

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Politik, seperti industri, tidak pernah steril. Ia menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga melahirkan limbah. Di negara maju, limbah dikelola agar tidak merusak lingkungan. Di Indonesia, limbah politik justru sering dipoles, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke publik seolah-olah masih bernilai. Di titik inilah publik hari ini membaca fenomena […]

Baca Selengkapnya

Di Negara Ketuhanan, KUHP Menghukum Poligami Sirri Jauh Lebih Berat Dari Zina?

(Oleh : Dr. Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alathas, Lc, M.Pd, Ketua Umum HRS Center dan Sekertaris Majlis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam) Di tengah perjalanan kemanusiaan bersama Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumut (5-7 Januari 2026), penulis merasa kecolongan ketika melihat pasal 402-403 dalam KUHP baru […]

Baca Selengkapnya

Deforestasi Sawit dan Bencana yang Disengaja

(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Banjir dan longsor yang berulang di Aceh Utara dan Bireuen tidak lagi layak disebut sebagai musibah alam semata. Ia adalah bencana yang diciptakan, disusun perlahan melalui pembiaran, dan dilegitimasi oleh kepentingan ekonomi yang mengorbankan daya dukung lingkungan. Setiap kali hujan turun deras, rakyat dipaksa menanggung akibat dari keputusan-keputusan yang […]

Baca Selengkapnya