Kategori: Hukum & Politik
Silent Invasion China dan Rapuhnya Imajinasi Kebangsaan Indonesia
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Dunia sedang bergerak menuju babak baru sejarah global. Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk dentuman senjata, melainkan menjelma sebagai kompetisi ekonomi, dominasi teknologi, perang narasi, dan penetrasi budaya. Krisis global hari ini bersifat multidimensional, dimana mengguncang tatanan geopolitik, merombak rantai pasok dunia, dan menguji ketahanan identitas kebangsaan banyak…
Jokowi-Listyo dan Bayang-Bayang “Londo Ireng” dalam Produk Reformasi
(Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen) Reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dipromosikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum nasional. Produk ini diklaim sebagai penanda berakhirnya warisan hukum kolonial, dengan fondasi filosofis Pancasila serta orientasi pemidanaan modern yang menekankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Secara normatif, KUHP…
Pandangan Hukum Terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia
(Lola Yurita, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi) KHI bukan undang-undang, melainkan ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, berlaku sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, KHI tidak setara dengan UU, namun diakui dan dipakai secara resmi oleh hakim Pengadilan Agama. KHI dibuat untuk menyatukan berbagai pendapat fikih yang beragam,…
Analisis Hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(Oleh: Tazkia Nabila Putri, Mahasiswi Hukum UPN Bukittinggi) Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. KHI lahir sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, agar penerapannya lebih sistematis, seragam, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. KHI ditetapkan…
BPN, Potret Ketamakan Negara atas Hak Rakyat dan Gerbang Subur Mafia Tanah
Oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen) Dalam kebudayaan Indonesia, tanah tidak pernah dipahami semata sebagai aset ekonomi. Ia adalah simbol keberlanjutan hidup, ruang spiritual, dan fondasi identitas sosial yang diwariskan lintas generasi. Tanah, dalam konsepsi agraria Nusantara, melekat pada makna “Ibu Pertiwi” yang mengikat manusia dengan sejarah, kekerabatan, dan etika kebangsaan. Namun, modernisasi yang tidak…
Negeri di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan Lama
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Pergantian presiden semestinya menjadi momentum pembaruan. Rakyat berharap hadirnya arah baru, keberanian menata ulang kekuasaan, serta koreksi terhadap praktik pemerintahan yang selama satu dekade terakhir dipandang problematik. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dipersepsikan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama Presiden Joko…
Eggi Sudjana dan Daur Ulang Limbah Politik
(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen) Politik, seperti industri, tidak pernah steril. Ia menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga melahirkan limbah. Di negara maju, limbah dikelola agar tidak merusak lingkungan. Di Indonesia, limbah politik justru sering dipoles, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke publik seolah-olah masih bernilai. Di titik inilah publik hari ini membaca fenomena…
Utang Negara Sebagai Instrumen Pengelolaan Keuangan Negera
Oleh: Delfia Chynta, Yuri Zulfianti, Tista Sari, M. Akbar Rilda, Safi’i Maizen, Thajri Nicopal, Doni Saputra. A. Pengertian Utang Negara Dan Daerah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 utang Negara didefenisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian,…
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara Dan Tindak Pidana Korupsi
PENDAHULUAN Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisien keuangan negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Apabila keuangan negara sepenuhnya digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya,…
Di Negara Ketuhanan, KUHP Menghukum Poligami Sirri Jauh Lebih Berat Dari Zina?
(Oleh : Dr. Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alathas, Lc, M.Pd, Ketua Umum HRS Center dan Sekertaris Majlis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam) Di tengah perjalanan kemanusiaan bersama Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumut (5-7 Januari 2026), penulis merasa kecolongan ketika melihat pasal 402-403 dalam KUHP baru…